"Nah, ini tidak akan masuk di dalam delik-delik pasal-pasal yang ada di undang-undang. Sehingga dia harus bergeser dari pelanggaran hukum, bergeser kepada ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara," ujarnya melanjutkan.
Ponto menyebut, jika kepolisian tidak bisa lebih jauh membongkar motif strategis di balik operasi penyadapan terhadap Kepala Negara. Untuk melakukan hal ini, diperlukan lembaga intelijen pertahanan.
"Kalau tertib hukum, ya polisi hanya sampai di delik-delik itu tadi. Terpenuhi ndak persyaratan unsur-unsur dari pasal itu, udah sampai situ. Tapi, Kalau mau mencari dalangnya dan seterusnya harus melibatkan BIN dan BAIS," tandasnya.
(Fahmi Firdaus )