Eks Kepala BAIS TNI: BIN Harus Dilibatkan Usut Penyadapan Ilegal Listyo Sigit Cs

JAKARTA -  Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Soleman B. Ponto, menegaskan penanganan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tidak cukup ditangani institusi kepolisian melalui ranah hukum pidana biasa.

Demikian disampaikan Soleman Ponto dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, Selasa (10/11/2026) malam.

Dia juga mendesak adanya pelibatan penuh dari unsur intelijen pertahanan, khususnya BAIS TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bergeser dari sekadar "pelanggaran hukum" menjadi "ancaman terhadap pertahanan dan kedaulatan negara."

"Bagi kita intelijen merasa, wah, kalau cuma hukum, ya tidak adil. Karena mencari data itu pasti ada data lain yang yang dicari. Ini siapa yang menyuruh, dan yang kenapa kok presiden, apa yang dicari, terus yang melaksanakan itu siapa yang menyuruh," kata dia.

"Nah, ini tidak akan masuk di dalam delik-delik pasal-pasal yang ada di undang-undang. Sehingga dia harus bergeser dari pelanggaran hukum, bergeser kepada ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara," ujarnya melanjutkan.

Ponto menyebut, jika kepolisian tidak bisa lebih jauh membongkar motif strategis di balik operasi penyadapan terhadap Kepala Negara. Untuk melakukan hal ini, diperlukan lembaga intelijen pertahanan.

"Kalau tertib hukum, ya polisi hanya sampai di delik-delik itu tadi. Terpenuhi ndak persyaratan unsur-unsur dari pasal itu, udah sampai situ. Tapi, Kalau mau mencari dalangnya dan seterusnya harus melibatkan BIN dan BAIS," tandasnya.

(Fahmi Firdaus )