Perindo Desak Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Diusut Tuntas!

Tim Okezone, Jurnalis
Rabu 18 November 2026 18:03 WIB
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Perindo, Firda Richset Riwu Kore (foto: Okezone)
Share :

JAKARTA - Partai Perindo mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede. Pengusutan harus dilakukan secara transparan, objektif, dan tanpa intervensi, serta memastikan korban mendapat perlindungan dari segala bentuk intimidasi maupun tekanan.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Perindo, Firda Richset Riwu Kore, meminta Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangani laporan tersebut secara profesional. Menurutnya, posisi terlapor sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan dan pengaruh dalam pemerintahan daerah tidak boleh memengaruhi objektivitas proses hukum.

"Tidak boleh ada seorang pun yang mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum, karena jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya. Kami meminta Polda NTT mengusut tuntas perkara ini secara objektif, profesional dan tanpa intervensi dari pihak manapun,” ujar Firda, Rabu (18/11/2026).

“Perkara ini harus diperiksa secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan relasi kuasa. Seluruh pihak yang diduga terlibat maupun mengetahui rangkaian peristiwa tersebut perlu dimintai keterangan agar fakta hukum dapat terungkap secara utuh,” katanya.

Selain mendorong pengusutan perkara, Firda menegaskan, perlindungan terhadap korban harus berjalan beriringan dengan proses hukum. Dia mengapresiasi langkah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang telah menemui korban dan keluarganya serta mengupayakan pendampingan, termasuk dukungan psikologis dan jaminan keamanan.

 

Firda juga meminta koordinasi antara aparat penegak hukum, LPSK, serta lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak terus diperkuat untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung.

"Kami meminta agar proses perlindungan ini terus dikawal, termasuk memastikan korban mendapatkan jaminan keamanan, pendampingan psikologis, serta perlindungan dari segala bentuk intimidasi maupun tekanan yang berpotensi mempengaruhi proses hukum,” tegasnya.

Dia mengingatkan, korban yang telah memberanikan diri melapor tidak boleh justru menghadapi tekanan atau mengalami viktimisasi berulang. Karena itu, penanganan perkara harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terutama terkait hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Pasal 23 UU TPKS juga mengatur bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.

"Apabila berdasarkan hasil penyidikan ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana, maka proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada tekanan maupun upaya penyelesaian informal yang justru mengabaikan hak-hak korban dan ketentuan hukum," tuturnya.

 

DPP Partai Perindo melalui Bidang Hukum dan Advokasi akan terus mencermati perkembangan perkara tersebut. Partai Perindo juga mendorong aparat penegak hukum dan lembaga terkait memastikan proses pengusutan berjalan transparan dan akuntabel, serta hak-hak korban terpenuhi.

"Keadilan harus ditegakkan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan siapa yang dilaporkan. Tidak boleh ada impunitas bagi siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan seksual," pungkasnya.

(Awaludin)

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya