PP Pengupahan Bencana Besar bagi Buruh Indonesia
JAKARTA - Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyerukan perlawanan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga sang Kepala Negara memenuhi tuntutan buruh untuk membatalkan PP Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015.
Bukan hanya kepada massa buruh dari berbagai daerah, seruan itu juga ditujukan kepada para gubernur dan wali kota untuk melawan Jokowi dan menetapkan kenaikan UMP/UMK minimal 25 persen atau kenaikan sebesar Rp500 ribu.
"Bagi buruh, PP Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 yang baru disahkan oleh Presiden Jokowi adalah bencana besar bagi buruh Indonesia," ujarnya, Jumat (30/10/2015).
Bagaimana tidak, pendapatan buruh Indonesia yang berbasis upah minimum provinsi hanya sebesar Rp1,1 juta sampai Rp2,9 juta tergantung daerahnya.
Menurutnya, kebijakan semacam itu justru akan membuat Indonesia semakin jauh tertinggal dari negara-negara lain, seperti Filipina, Thailand dan China yang upahnya mencapai Rp3,5 sampai Rp4 juta rupiah.
