nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemkab Aceh Barat Terbitkan Tujuh Qanun Baru

ant, Jurnalis · Kamis 13 Oktober 2016 12:51 WIB
https: img.okeinfo.net content 2016 10 13 340 1513618 pemkab-aceh-barat-terbitkan-tujuh-qanun-baru-gIeiQ1E2m6.jpg ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

MEULABOH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat, Provinsi Aceh mengesahkan tujuh Rancangan Qanun (Perda) tahun 2016 sebagai landasan hukum kebijakan daerah yang terbaru.

Kabag Hukum Setdakab Aceh Barat, Cut Nyanti Polem mengatakan, setelah disahkan maka ketujuh qanun ini mulai diberlakukan sejak diundangkan dan melewati semua proses evaluasi dari Pemerintah Provinsi Aceh.

"Hari ini sudah disahkan dan untuk efektifnya diberlakukan secara ketentuan mungkin pada 2017 mengingat jadwal ini sudah di penghujung tahun 2016," katanya usai penutupan Rapat Paripurna ke-II DPRK tentang pembahasan rancangan qanun Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 di kantor DPRK, Kamis (13/10/2016).

Tujuh Qanun yang sudah disahkan tersebut seperti pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Aceh Barat, kedua Qanun retribusi jasa umum, ketiga retribusi jasa usaha, lambang daerah, keempat tentang pembentukan Qanun lambang daerah Aceh Barat.

Kelima, Qanun agenda kegiatan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, keenam Qanun Penanggulangan gelandangan dan pengemis dan ketujuh Qanun tentang retribusi perizinan tertentu.

Dalam pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang dibacakan Abdur Raof, disampaikan bahwa semua Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 yang diajukan dapat diterima setelah dilakukan pengkajian secara seksama.

"Kami memintakan qanun yang sudah disahkan ini harus benar-benar dilaksanakan dan diawasi dan dilakukan evaluasi nantinya selama pelaksanaan," tambahnya.

Dalam pendapat Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Barat sebelumnya juga telah disampaikan bahwa perumusan dan penyusunan terhadap materi rancangan qanun itu telah sesuai ketentuan.

Banleg berharap rancangan qanun yang ditetapkan itu menjadi sebuah pijakan yang tidak bertentangan dengan per Undang-Undangan RI maupun UU Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRK Ramli dan Wakil Ketua Kamaruddin itu turut dihadiri 16 anggota dewan, Bupati H T Alaidinsyah serta Kepala SKPK, serta Forkopimda, di akhir sidang paripurna itu Ketua DPRK Aceh Barat Ramli mengetuk palu tiga kali menandakan tujuh Qanun Aceh Barat 2016 telah sah dan disepakati.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini