Pansus Pelindo II Serahkan Berkas Temuan BPK RI ke KPK
Ketiga, perpanjangan kerjasama pengelolaan dan pengoprasian PT JICT ditandatangani oleh Pelindo II dan Hutchison Port Holding tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS dan persetujuan dari Menteri BUMN.
Keempat, penunjukkan Hutchison Port Holding oleh PT Pelindo II sebagai mitra tanpa melalui mekanisme pemilihan mitra yang seharusnya. Dan terakhir, soal penunjukkan Deutsche Bank sebagai financial advisor. Hal itu, diduga oleh BPK bertentangan dengan peraturan perundangan.
"BPK telah mengeluarkan audit investigatif tahap pertama. Kemudian BPK berikan hasil audit perpanjangan kontrak JICT terjadi indikasi berbagai pelanggaran terhadap hukum indonesia yang kemudian potensi kerugiannya mencapai Rp4,08 triliun dan kami hari ini akan menyampaikan hasil auditnya ke KPK agar kemudian dilanjutkan proses hukumnya," papar Rieke.
Tak hanya itu, Rieke menegaskan juga akan menanyakan terkait kelanjutan dari kasus yang menjerat RJ Lino sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010.
"Yah itu juga termasuk yang akan kami tanyakan, karena sudah jadi TSK. Masa TSK terus gitu yah apakah mau seterusnya aja jadi TSK gitu yah nanti kita juga akan komunikasikan itu kepada KPK," tutup Rieke.
(Angkasa Yudhistira)
