Berbalas Rudal Antarbenua, Ketegangan Semenanjung Korea Jauh dari Kata Usai

Dunia Gerah, Korea Utara Terima Kecaman Bertubi-tubi

Peluncuran rudal yang terus-menerus dilakukan Kim Jong-un menuai kecaman dari berbagai negara. Pemerintah Inggris, sebagaimana dikutip dari Reuters, pernah memanggil Duta Besar (Dubes) Korut untuk menyampaikan kecaman terhadap aksi mereka yang dinilai memprovokasi melalui peluncuran rudal. Melalui kementerian luar negerinya, Inggris pun mendesak Korut menghentikan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik. 

Tak hanya Inggris, Jepang yang beberapa kali menjadi sasaran rudal Korut juga mengecam aksi ini. Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe mengutuk tembakan rudal Korea Utara (Korut). Menurut Abe, Korut telah melakukan tindakan sembrono yang menjadi ancaman serius bagi negaranya.

BACA JUGA: Kutuk Peluncuran Rudal, Inggris Panggil Dubes Korea Utara

AS bahkan berkali-kali mengecam tindakan Korut. Menurut Presiden Donald Trump, berdialog dengan Korea Utara bukanlah jalan keluar yang tepat. Kepala Pertahanan AS, James Mattis, sebagaimana dikutip dari BBC, pun memperingatkan bahwa tindakan yang dilakukan Korut akan memicu adanya tanggapan militer dalam skala besar.

Untuk mencari cara guna menghentikan tindakan Korut, Trump hingga melakukan pembicaraan via telefon dengan Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe. Dalam pembicaraan selama 40 menit itu, Trump dan Abe sepakat meningkatkan tekanan kepada Pyongyang. Selain itu, mereka akan meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat guna membahas peluncuran rudal yang dilakukan Korut.

Presiden Donald Trump bertemu Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, di Gedung Putih. (Foto: Jim Lo Scalzo/EPA)

Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat berada 100% di belakang Jepang. Ia juga menekankan komitmen kuat negaranya untuk membela Jepang. Hal ini disampaikan Abe kepada wartawan di Tokyo usai berbincang melalui telefon dengan Trump.

Indonesia juga tak tinggal diam melihat aksi peluncuran rudal yang dilakukan Korut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri pun mengecam tindakan tersebut. Pasalnya, uji coba itu telah bertentangan dengan kewajiban Korea Utara terhadap resolusi DK Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait. Negara tersebut telah menentang DK PBB resolusi 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), dan 2371 (2017).

Menyikapi pelanggaran yang dilakukan Korut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, mengecam peluncuran peluru kendali Korea Utara. Pasalnya, menurut Guterres, tindakan Korut telah merusak keamanan regional dan stabilitas. Ia meminta Pyongyang mematuhi kewajiban internasional dan kembali membuka komunikasi.

“Peluncuran tersebut merusak keamanan regional dan stabilitas dan upaya untuk menciptakan ruang untuk dialog," kata juru bicara Guterres dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Reuters.