Corat-coret Anggaran Pemprov DKI, RAPBD 2018 Naik Rp6,5 Miliar dari yang Diajukan

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI selesai melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018.

Hasilnya, telah ditemukan kesepakatan nilai RAPBD 2018 sebesar Rp 77,117 triliun, dimana sebelumnya, dalam KUA-PPAS yang diajukan hanya senilai Rp77,110 triliun.

Nominal RAPBD setelah pembahasan mengalami kenaikan, tepatnya sebesar Rp6.479.471.200. Dana sebesar itu berasal dari laba beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

(Baca Juga: RAPBD DKI 2018 Ditetapkan Rp77,117 Triliun)

Berikut anggaran yang mengalami pengurangan:

Anggaran Renovasi Kolam Ikan DPRD

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta dana renovasi kolam ikan DPRD dihapus. Ia menegaskan kalau dirinya tak pernah sama sekali meminta dana sebesar Rp 620 jutaan digelontorkan dari anggaran Pemprov DKI.

"Saya tidak pernah cawe-cawe anggaran kolam ikan. Rekan Dewan ditanyakan sama yang buat anggaran, tolong dicoret. Tolong dicoret Rp 620 juta, karena saya tidak merasa minta renovasi," kata Prasetio.

Anggaran Kunker Anggota DPRD

Setelah mendapat sorotan khusus, anggaran kunjungan kerja (Kunker) anggota dewan dikurangi sebesar Rp43 miliar. Di mana sebelum pembahasan RAPBD anggaran itu sebesar Rp107,7 miliar.

"Hasil dari diskusi mengenai anggaran Dewan ada efisiensi senilai Rp 43 miliar dari anggaran perjalanan dinas atau kunker yang semula Rp 107,7 miliar sekarang dikurangi jadi Rp43 miliar," kata Wakil Ketua DPRD M. Taufik.

Sehingga, anggaran kunker anggota legislatif hanya sebesar Rp 64,7 miliar.

Dana Hibah untuk Laskar Merah Putih berkurang

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta Darwis Muhammad Aji mengatakan melihat besarnya anggaran itu pihaknya memotong menjadi Rp 100 juta, dari yang semula Rp500 juta.

"LMP menjadi Rp 100 juta dari Rp 500 juta, sementara Komando Resimen Mahasiwa tetap Rp1 miliar Pak," kata Darwis.