Share

Dewan Keamanan PBB Berlakukan Sanksi Baru untuk Korea Utara

Rufki Ade Vinanda, Okezone · Sabtu 23 Desember 2017 04:26 WIB
https: img.okezone.com content 2017 12 23 18 1834922 dewan-keamanan-pbb-berlakukan-sanksi-baru-untuk-korea-utara-QRuZbCkK0F.jpg Warga Korea Utara. (Foto: Reuters)

NEW YORK - Dewan Keamanan (DK) Perserkatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut). Oleh para ahli sanksi baru ini diprediksi akan memiliki dampak keras terhadap ekonomi negara tertutup tersebut.

Sanksi baru itu diketahui mencakup larangan hampir 90% ekspor produk minyak mentah ke Korut yakni dengan memberi pembatasan yakni hanya 500 barel saja per tahun. Amerika Serikat (AS) yang merancang sanksi baru ini secara khusus juga meminta China yang merupakan sekutu utama Korut untuk ikut membatasi pasokan minyak ke tetangganya itu.

BACA JUGA: PBB Sahkan Sanksi Baru terhadap Korut, Apa Saja?

"Sanksi ini menjadi pesan khusus bagi Pyongyag bahwa pembangkangan lebih lanjut akan mengundang hukuman dan isolasi lebih lanjut," ujar Duta Besar (Dubes) AS untuk PBB, Nikki Haley sebagaimana dikutip dari Reuters, Sabtu (23/12/2017).

Haley menegaskan bahwa sanksi baru untuk Korut wajib diberikan untuk meningkatkan tekanan terhadap Kim Jong-un. Pemerintah Korut sendiri rutin mengancam untuk menghancurkan Korea Selatan (Korsel), AS dan Jepang.

Sebagaimana diketahui, sanksi ini dijatuhkan PBB menyusul sikap keras kepala Korut yang menolak untuk menghentikan uji coba nuklirnya. Pada November lalu, sejumlah sanksi juga sudah dijatuhkan ke Korut. Sanksi itu di antaranya mencakup melarang Pyongyang untuk mengimpor seluruh gas alam cair dan kondensat. Dan melarang Korut untuk mengekspor produk tekstil mereka. Untuk sektor tenaga kerja, semua negara dilarang untuk menerbitkan izin kerja bagi pekerja berpaspor Korea Utara.

BACA JUGA: Terungkap! AS Dorong PBB Berlakukan Embargo Minyak terhadap Korut

Seorang ahli Michael Kirby, yang memimpin penyelidikan PBB atas pelanggaran hak asasi manusia di Korut menyatakan, pengurangan bahan bakar ke Korut ini adalah sebuah langkah yang sangat serius. "Memotong pasokan minyak bumi jelas jelas akan berdampak sangat besar. Sanksi ini akan membahayakan pembangunan ekonomi Korut," terang Kirby.

Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pengawas KKP Lakukan Upacara Bawah Laut

(rav)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini