Indonesia Intensifkan Kampanye untuk Menjadi Anggota DK PBB
JAKARTA - Memasuki 2018, diplomasi Indonesia akan terus mengintensifkan kampanyenya untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020 yang telah berjalan pada 2017. Demi menyukseskan tujuan itu, Indonesia mengharapkan dukungan dari negara-negara sahabat.
Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi mengatakan, masalah keanggotaan dalam DK PBB bukan tergantung dari besar atau kecilnya suatu negara melainkan seberapa jauh negara tersebut memiliki rekam jejak dan komitmen untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia.
"Komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia telah terekam dengan baik, Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 125 negara penyumbang pasukan perdamaian," kata Menlu Retno pada Pidato Pers Tahunan 2018 di Kementerian Luar Negeri, Selasa (9/1/2018).
Sepanjang 2017, Indonesia telah berupaya meminta dukungan dari beberapa negara sahabat dan anggota organisasi internasional. Indonesia juga telah bekerja sama dengan sutradara Hollywood, Livi Zheng dalam membuat sebuah film kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020.
Semua upaya tersebut telah membuahkan dukungan dari beberapa negara sahabat dan diharapkan dapat menambah dukungan dari negara-negara lainnya.
"Indonesia sangat menghargai dukungan yang diberikan oleh negara-negara sahabat dan mengharapkan kiranya dukungan dapat diberikan oleh negara sahabat lain yang belum memberikannya," kata Menlu Retno.
Meski tidak memiliki keistimewaan seperti anggota tetap DK PBB, keanggotaan tidak tetap DK PBB tetap layak untuk dikejar oleh Indonesia.
Dengan menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia akan berkesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pemikirannya terkait upaya menjaga stabilitas keamanan. Indonesia juga akan berkesempatan untuk bisa mengambil langkah-langkah tertentu bila terjadi suatu permasalahan keamanan di berbagai belahan dunia.
Sebagai informasi, Indonesia sudah tiga kali terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yakni pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Jakarta mengincar kursi yang ditinggalkan lima negara yang habis masa tugasnya pada pemilihan Juni mendatang.
(Wikanto Arungbudoyo)
