Image

Yusril Sebut Proyek Reklamasi Tidak Bisa Sembarangan Dihentikan

Fahreza Rizky, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2018 12:30 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 01 13 337 1844463 yusril-sebut-proyek-reklamasi-tidak-bisa-sembarangan-dihentikan-MqGnFUvmMt.jpg Yusril Ihza Mahendra (foto: Okezone)

JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan masyarakat kurang mendapat informasi mengenai polemik reklamasi di Teluk Jakarta. Menurutnya proyek reklamasi tidak bisa sembarangan dihentikan.

"Sebenarnya yang punya hajat melaksanakan reklamasi ini pemerintah. Jadi pemerintah pusat, Pemda DKI (era Ahok-Djarot), dan mereka undang swasta untuk melaksanakan reklamasi itu," kata Yusril melalui sambungan telepon di acara Populi Center dan Smart FM dengan tema: Reklamasi dan Investasi, di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

(Baca Juga: Menteri Agraria: Kami Tak Bisa Batalkan HGB Pulau Reklamasi)

Yusril mengatakan, reklamasi pulau di Teluk Jakarta bukanlah suatu kebijakan, melainkan sebuah perjanjian antara pemerintah dengan pengembang. Karena itu, Yusril mengingatkan bahwa mega proyek ini tidak bisa sembarangan dihentikan. Pasalnya, ada konsekuensi hukum yang cukup besar bila itu dibatalkan atau dihentikan.

"Perjanjiannya itu pihak swasta melaksanakan pembangunan sesuai dengan design yang disodorkan pemerintah, dibiayai pihak swasta, dan dengan kesepakatan apabila reklamasi sudah selesai maka akan dikeluarkan HPL atas nama Pemda DKI dan HGB atas nama pengembang yang mengerjakan reklamasi itu," jelas Yusril.

Dia mencontohkan perbedaan kebijakan dan perjanjian. Contoh kebijakan ialah larangan melintas sepeda motor di Jalan MH Thamrin yang di buat pada era Ahok-Djarot, lalu dibatalkan oleh Anies-Sandi. Sementara itu, kata Yusril, perjanjian tidak bisa dibatalkan sepihak, contohnya ialah reklamasi.

"Tapi kalau perjanjian itu tidak bisa dibatalkan sepihak, karena bagaikan undang-undang, mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu. Apalagi reklamasi sudah selesai dikerjakan, itu tidak bisa dibatalkan," terangnya.

(Baca Juga: Minta BPN Batalkan HGB Reklamasi, Pemprov DKI Siap Kembalikan Duit Pengembang)

"Kalau dibatalkan, berapa trilyun Pemprov DKI harus mengganti rugi? Kalau ganti rugi, ya mau tidak mau bayarnya pakai APBD. APBD itu dari rakyat, nanti yang jadi beban rakyat juga. Jadi harus pikir-pikir karena implikasinya besar sekali," sambung Yusril.

Sebagaimana diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku siap menerima konsekuensi terkait permintaan penundaan dan pembatalan sertifikat HGB pulau reklamasi. Salah satunya ialah mengembalikan uang yang telah diberikan oleh pengembang terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai Rp483 miliar.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini