nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ikut Pilkada Serentak, 6 Kepala Daerah di Sumut Ajukan Cuti

Wahyudi Aulia Siregar, Jurnalis · Jum'at 02 Februari 2018 19:49 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 02 340 1853982 ikul-pilkada-serentak-6-kepala-daerah-di-sumut-ajukan-cuti-YQ0PCnCPs7.jpg foto: Illustrasi Okezone

MEDAN - Sebanyak enam kepala daerah tingkat II di Sumatera Utara, telah mengajukan surat cuti kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka pencalonan diri mereka kembali pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 mendatang.

Yakni Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan; Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan; Plt Bupati Batubara, RM Harry Nugroho; Wakil Bupati, Langkat Sulistiyanto; Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas, Ali Sutan Harahap dan Ahmad Zarnawi Pasaribu serta Bupati Simalungun, Jopinus Ramli Saragih.

“Surat pengajuan mereka, sudah masuk ke kita. Kita sudah minta mereka sebelum masuk masa kampanye pengajuan cuti harus sudah masuk. Supaya kitqa bisa cepat memprosesnya," kata Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Basarin Tanjung, Jumat (2/2/2018).

 (Baca juga: KPU Sumut Harap Paslon Edukasi Masyarakat saat Kampanye)

Saat ini kata Basarin, pihaknya tengah mencari pengganti enam kepala daerah yang mengajukan cuti itu. Para Kdh yang cuti akan digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat (Pj). Jika hanya bupati yang maju dalam pilkada, maka wakil yang akan diangkat sebagai Plt. Sedangkan jika keduanya maju, maka akan ditetapkan Penjabat (Pj). Proses itu sudah sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

 (Baca juga: Banyak Perubahan dalam Kampanye, KPU Gelar Rakor terkait Pilkada 2018)

"Dalam pasal 70 disebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya," tukasnya.

"Selanjutnya, cuti bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri. Kemudian cuti yang telah diberikan Gubernur, wajib diberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota," tambahnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini