Komisi HAM PBB Soroti Pembahasan Revisi KUHP
JAKARTA – Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Zeid Ra’ad al Hussain, menyayangkan adanya laporam berbagai jenis intoleransi yang berlangsung di Indonesia. Pria asal Yordania itu mengatakan, intoleransi tidak sesuai dengan budaya Indonesia.
BACA JUGA: Komisi HAM PBB: Indonesia Bisa {Move On} dari Masa Lalu
Zeid secara khusus menyoroti potensi diskriminasi yang terjadi atas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Ia mengatakan, diskusi mengenai revisi KUHP tidak sejalan dengan berbagai jenis intoleransi yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang telah berlangsung.
“Pandangan ekstremis yang dimainkan di arena politik sangat mengkhawatirkan, disertai dengan semakin meningkatnya hasutan terhadpa diskriminasi, kebencian, atau kekerasan di berbagai wilayah di negara ini,” ujar Zeid Ra’ad al Hussain di Pusat Informasi PBB, Menara Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2018).
Pria berusia 54 tahun itu mendesak masyarakat Indonesia untuk maju, bukan mengalami kemunduran, dalam hal hak asasi manusia (HAM). Ia juga ingin agar masyarakat Indonsia menolak upaya untuk mengizinkan bentuk diskriminasi baru dalam undang-undang.
“Karena amandemen yang diusulkan ini, akan menyebabkan kriminalisasi terhadap sebagian besar masyarakat miskin dan terpinggirkan, yang pada dasarnya sudah rentan terhadap diskriminasi,” imbuh pria kelahiran Amman, Yordania itu.
BACA JUGA: Komisioner PBB Temui Menlu Retno Bahas Perlindungan HAM Dunia
Pangeran Zeid Ra’ad al Hussain menilai, jika peraturan KUHP diubah dengan beberapa ketentuan yang lebih diskriminatif, hal itu akan sangat menghambat usaha pemerintah mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan bertentangan dengan kewajiban HAM internasional. Ia juga prihatin terhadap penerapan undang-undang penistaan agama yang tidak jelas yang dinilainya digunakan untuk menghukum anggota kelompok agama atau agama minoritas.
“Jika kita mengharapkan untuk tidak didiskriminasikan berdasarkan kepercayaan, warna kulit, ras, atau jenis kelamin, jika masyarakat Muslim mengharapkan orang lain untuk melawan Islamophobia, kita juga harus siap untuk mengakhiri diskriminasi di negara sendiri,” urai Pangeran Zeid Ra’ad al Hussain.
(Wikanto Arungbudoyo)
