Image

Bambang Soesatyo Harapkan Wakil Ketua DPR Tambahan Bisa Dilantik Besok

Bayu Septianto, Jurnalis · Selasa 13 Februari 2018 20:56 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 02 13 337 1859180 bambang-soesatyo-harapkan-wakil-ketua-dpr-tambahan-bisa-dilantik-besok-XXotivMvlr.jpg Ketua DPR RI Bamsoet (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan DPR sampai saat ini belum menerima surat dari pemerintah terkait penomoran hasil revisi UU MD3 yang baru disahkan pada Senin 12 Februari 2018 kemarin. Penomoran ini menjadi bukti bahwa hasil revisi UU MD3 tersebut sudah diundang-undangkan.

"Sampai sore ini kami belum menerima nota bahwa UU MD3 diundangkan. Tapi saya mendengar sedang diproses," ujar Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2018).

DPR, lanjut Bamsoet berharap pemerintah segera menomorkan undang-undang ini sehingga DPR dapat segera melantik pimpinan DPR yang baru. DPR sendiri akan menggelar rapat paripurna penutupan masa persidangan III tahun sidang 2017-2018 besok, Rabu (14/2/2018).

"Tapi kalau malam ini kami terima, besok sudah bisa UU MD3 sudah bisa dilaksanakan. Artinya pelaksanan pelantikan bisa dilakukan besok," ucap Bamsoet.

Bamsoet menyebut DPR telah mengirim surat ke PDIP terkait permintaan nama Wakil Ketua DPR tambahan. DPR, lanjut Bamsoet tinggal menunggu nama tersebut untuk dilantik dalam rapat paripurna.

"Kami sudah menyiapkan surat ke PDIP untuk menyiapkan nama berdasarkan surat yang dikirim ke Istana," tuturnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pelantikan penambahan pimpinan DPR, MPR, dan DPD bisa saja tidak dilakukan pada masa sidang kali ini. Sebab, hingga kini DPR masih menunggu pemeritah mengundang-undangkan UU MD3 hasil revisi yang telah disahkan dalam rapat paripurna kemarin.

"Tergantung jawaban pemerintah, kalau memang cepat bisa saja. Kalau belum kita menunggu di masa sidang akan datang," kata Fadli.

Diketahui rapat paripurna DPR telah menyetujui perubahan ke-2 UU MD3 menjadi Undang-Undang. Namun, rapat paripurna tersebut diwarnai walk out dari dua fraksi yakni Fraksi Partai NasDem dan PPP.

Setelah disahkan nantinya akan ada penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD. Di revisi kali ini, sudah dipastikan PDIP akan mendapatkan satu kursi pimpinan DPR dan MPR karena ia adalah partai pemenang pemilu. Kemudian untuk dua kursi di MPR rencananya akan diisi oleh Fraks PKB dan Fraksi Partai Gerindra. Sedangkan pemilihan posisi pimpinan DPD akan diserahkan kepada DPD.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini