Image

Bupati Subang Diduga Terima Suap Perizinan Lahan untuk Perusahaan

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2018 16:08 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 14 337 1859541 bupati-subang-diduga-terima-suap-perizinan-lahan-untuk-perusahaan-D7jdAVMQ2N.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

JAKARTA - Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih di rumah dinasnya pada Selasa, 13 Februari 2018 malam. Dia ditangkap bersama tujuh orang lainnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Subang tersebut ‎diduga menerima suap terkait pengurusan perizinan lahan untuk perusahaan. Dari OTT tersebut, KPK menyita uang ratusan juta rupiah yang diduga suap untuk mengurus lahan perizinan di Subang.

"Diduga ada komunikasi awal membahas terkait dengan proses perizinan di Subang. Izin prinsip tentang penggunaan lahan oleh perusahaan-perusahaan tertentu," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2018).

Febri menambahkan, dari informasi yang diperoleh, ada pembicaraan uang miliaran rupiah yang diduga untuk mengurus lahan di Subang. Namun, sejauh ini KPK baru mengantongi uang ratusan juta dari pertemuan di rumah dinas Bupati Imas.

"Pembicaraan awal sempat ada angka miliaran rupiah, namun sejauh ini kami baru mengamankan ratusan juta," terangnya.

(Baca juga: Harta Kekayaan Bupati Subang Capai Rp50,9 Miliar)

Adapun, delapan orang termasuk Bupati Imas sudah berada di dalam kantor KPK, di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Delapan orang itu langsung diperiksa intensif sebelum ditetapkan status hukumnya.

Delapan orang yang terjaring OTT KPK di Subang tersebut di antaranya Chandra Agus Setia (ajudan); Koko (driver); Miftahudin (swasta); Imas (Bupati Subang); Indah (asisten pribadi Imas); Asep (Kabid Perizinan); Yana (Pelayanan Perizinan); serta Darta (karyawan).

"Pemeriksaan masih berlangsung hingga hari ini, karena sesuai dengan KUHAP, KPK diberi waktu paling lama 24 jam, untuk menentukan status dari pihak yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan tersebut," pungkasnya.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini