nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

8 Asupan 'Peluru' dari DPR untuk Tumpas Teroris

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Minggu 27 Mei 2018 08:01 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 05 27 337 1903232 8-asupan-peluru-dari-dpr-untuk-tumpas-teroris-I4xuEZAyrz.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, ada peluru baru untuk menumpas tindak pidana terorisme di Indonesia‎.

Dalam hasil kesepakatan pembahasan revisi UU tentang tindak pidana terorisme, terdapat delapan poin penambahan yang dianggap ‎cukup penting. Delapan poin yang dimasukkan dalam pembahasan tersebut dapat menguatkan penegak hukum untuk menumpas teroris.

Adapun, delapan poin yang akan menjadi payung hukum untuk memberantas terorisme di Indonesia yakni :

‎1. Kriminalisasi baru terhadap berbagai rumus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.

2. Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

 DPR

3. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi.

4. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu.

5. Keputusan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum.

6. Perlindungan korban tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab negara.

 Terorisme

7. Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait seusai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan BNPT.

8. Kelembagaan BNPT dan pengawasannya serta peran TNI.

Diketahui, lembaga legislatif mengebu‎t pembahasan revisi UU terorisme setelah adanya serentetan aksi teror di Depok, Surabaya, Sidoarjo, dan Pekanbaru. Dalam serentetan aksi teror itu, sejumlah korban tewas, dan beberapa lainnya terluka.

 

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini