JAKARTA – Pemerintah telah melakukan survei terkait lokasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus untuk narapidana kasus korupsi, terorisme, dan narkoba di pulau terluar Indonesia. Survei lapas di pulau terluar itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya napi bandel yang pelesiran ke luar sel.
"Itu memang sudah kami lakukan beberapa survei," kata Menko Polhukam Wiranto di Matraman, Jakarta Timur, Selasa (24/7/2018).
Meski demikian, ia berujar, memindahkan para napi ke pulau terluar tidaklah mudah. Menurutnya, perlu ada proses yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.
"Tapi itu harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk bisa mengatasi adanya kejadian-kejadian yang tidak boleh terulang, penyimpangan-penyimpangan di lapas yang memberikan fasilitas istimewa kepada tahanan itu kan tidak benar," jelas Wiranto.
Lebih lanjut, Wiranto menegaskan pemindahan napi ke pulau terluar dapat mencegah terjadinya mereka untuk berpelesir.
"Nah, untuk itu maka nanti di pulau-pulau terpencil kan mereka tidak mudah untuk mendapatkan fasilitas, bisa izin nonton bioskop, nonton tenis, kan gak mungkin karena harus nyeberang. Saya kira itu bagian dari cara kami untuk bagaimana menertibkan lapas itu. Perlu waktu," pungkas dia.