Dituduh Jadi Mata-Mata Qatar, Pemimpin Oposisi Bahrain Dipenjara Seumur Hidup
PEMIMPIN oposisi Bahrain, Sheikh Ali Salman, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena dianggap bersalah menjadi mata-mata untuk Qatar.
Putusan ini dikeluarkan hanya beberapa bulan setelah Pengadilan Tinggi Bahrain membebaskan Salman dari tuduhan "berkolusi" dengan negara pesaing.
Bahrain telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 2017.
Amnesty International menganggap Sheikh Ali Salman sebagai tahanan hati nurani dan menyebut hukuman terhadapnya sebagai kepalsuan yang menunjukkan usaha Bahrain mengekang perbedaan pendapat.
"Putusan ini ... menunjukkan pemerintah Bahrain terus-menerus melanggar hukum untuk membungkam segala bentuk perbedaan pendapat," kata direktur Amnesty Timur Tengah dan Afrika Utara, Heba Morayef.
"Syekh Ali Salman adalah tahanan hati nurani yang ditahan semata-mata karena secara damai menggunakan haknya untuk kebebasan berekspresi."
Ali Salman, yang memimpin gerakan Al-Wefaq - yang saat ini dilarang - dituduh berkomplot dengan pemerintah Qatar untuk memicu kerusuhan anti-pemerintah pada 2011 lalu, bersama pemimpin oposisi Hassan Sultan dan Ali al-Aswad.
Keduanya juga divonis hukuman pidana penjara seumur hidup.
Mengapa sekarang?
Jaksa penuntut umum Bahrain mengatakan tiga pria itu dipenjara karena "tindakan permusuhan" terhadap Bahrain dan "menjalin komunikasi dengan pejabat Qatar ... untuk menggulingkan tatanan konstitusional", seperti dilaporkan kantor berita AFP.
Namun berbagai tuduhan itu, yang sudah ada sejak tujuh tahun lalu, baru terungkap 2017, setelah Bahrain, Arab Saudi, UAE, dan Mesir memutuskan hubungan dengan Qatar.
Arab Saudi dan negara-negara itu menuduh Qatar mendukung kelompok-kelompok teroris dan terlalu dekat dengan Iran - sebuah tuduhan yang dibantah keras oleh pimpinan Qatar.
Saat itu, gerakan Wefaq mengatakan tuduhan itu merupakan upaya pemerintah Bahrain untuk memperpanjang hukuman penjara terhadap pemimpinnya, yang telah ditahan sejak 2015.
Apa yang terjadi pada 2011?
Para pengunjuk rasa - terutama dipimpin oleh kelompok mayoritas yaitu komunitas Syiah - turun ke jalan pada Februari 2011, menuntut lebih banyak penerapan demokrasi sebagai bagian dari gerakan pro-demokrasi yang terjadi di seluruh dunia Arab.
Tetapi keluarga kerajaan Al Khalifa, yang memegang sebagian besar pos politik dan militer, berhasil menekan protes dengan bantuan negara-negara tetangga, di antaranya yang paling penting adalah Arab Saudi.
