Soal Kasus OSO, Bawaslu Disebut Atur Skenario Kriminalisasi kepada Komisioner KPU

Sarah Hutagaol, Okezone · Minggu 30 Desember 2018 19:29 WIB
https: img.okezone.com content 2018 12 30 606 1997849 soal-kasus-oso-bawaslu-disebut-atur-skenario-kriminalisasi-kepada-komisioner-kpu-VIccEiUVHS.jpg Pakar Hukum dari Pusako FH Universitas Andalas, Feri Amsari (foto: Sarah H/Okezone)

JAKARTA - Dilaporkannya dua orang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh kuasa hukum Oesman Sapta Odang (OSO), yakni Arief Budiman dan Hasyim Asyari, dianggap sebuah kriminalisasi oleh pakar hukum dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Universitas Andalas, Feri Amsari.

Feri Amsari menduga bahwa kriminalisasi itu sengaja diatur oleh pihak Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Isu tersebut dinilainya akan digunakan oleh Bawaslu untuk memberikan KPU sanksi yang ringan yaitu dengan meloloskan OSO ke daftar calon tetap DPD RI.

(Baca Juga: KPU Tunggu Salinan Putusan PTUN yang Kabulkan Gugatan OSO) 

Oesman Sapta Odang (Foto : Muhamad Rizky)	Oesman Sapta Odang (Foto : Muhamad Rizky/Okezone)

Pasalnya, KPU sendiri sudah memutuskan untuk menghapus nama OSO dari daftar calon tetap DPD untuk Pemilu 2019 mendatang. Hal itu dilakukan karena OSO tidak juga mengundurkan diri sebagai pengurus Partai Politik Hanura.

"Lalu kenapa ini disorotkan? Supaya seolah-olah Bawaslu sudah memberikan hukuman teringan, yaitu memberikan sanksi administrasi kepada KPU untuk meloloskan OSO," ucap Feri Amsari saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (30/12/2018).

"Bagi saya Bawaslu sudah menjalankan skenario untuk meloloskan OSO. Jadi kalau dilihat permainan Bawaslu dari awal dengan mengabaikan kelalaian KPU, dan menggunakan pasal-pasal, saya yakin ini ada unsur kesengajaan," ungkapnya.

Menurut Feri Amsari pasal yang digunakan pihak kuasa hukum OSO dalam melaporkan KPU ke Bareskrim Polri, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 158 tentang Pemilu tidak memiliki kesinambungan.

(Baca Juga: Soal Kasus OSO, KPU Dinilai Lalai sejak Awal) 

"Padahal objek permasalahan soal pencalonan DPD, jadi penggunaan pasal 158 itu dibaca betul tidak ada hubungannya. Tidak akan mungkin anggota KPU dikriminalisasikan berdasarkan pasal 158," tutup Feri Amsari.

Sekadar diketahui, laporan tersebut dibuat lantaran pihak OSO menduga kalau KPU telah melanggar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan OSO sebagai calon tetap DPD RI.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini