Xi Jinping: Taiwan "Harus dan Akan" Bergabung Kembali dengan China
BEIJING - Presiden China, Xi Jinping mendesak rakyat Taiwan untuk menerima bahwa mereka “harus dan nantinya akan” dipersatukan kembali dengan China. Hal itu disampaikan Xi dalam pidato yang menandai 40 tahun sejak dimulainya peningkatan hubungan antara kedua belah pihak.
Dalam pidatonya, Xi menegaskan kembali seruan Beijing kepada Taipei untuk melakukan penyatuan damai atas dasar satu negara dengan dua sistem. Namun, dia juga memperingatkan bahwa China memiliki hak untuk menggunakan kekuatan untuk melakukannya.
Sampai saat ini, meski Taiwan memiliki pemerintahan sendiri dan secara de-facto merdeka, Taiwan tidak pernah secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan dari China daratan. Beijing menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsinya yang memisahkan diri.
BACA JUGA: Ribuan Warga Taiwan Gelar Demonstrasi Tuntut Referendum Kemerdekaan dari China
Xi mengatakan kedua belah pihak merupakan bagian dari rumpun China yang sama dan bahwa kemerdekaan Taiwan merupakan “arus yang berlawanan dengan sejarah dan merupakan sebuah jalan buntu".
“Warga Taiwan harus memahami bahwa kemerdekaan hanya akan membawa kesulitan," kata Xi, seraya menambahkan Beijing tidak akan pernah menolerir segala bentuk kegiatan yang mendorong kemerdekaan Taiwan.
“Sebaliknya, penyatuan merupakan persyaratan yang tidak dapat dihindari untuk pembaruan besar rakyat China,” tambahnya, sebagaimana dikutip BBC pada Rabu (2/1/19).
Dia menekankan bahwa hubungan dengan Taiwan merupakan bagian dari politik dalam negeri China dan campur tangan asing tidak dapat ditoleransi.
“Beijing memiliki pilihan cadangan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan terhadap pasukan luar yang mengganggu reunifikasi damai dan aktivitas separatis Taiwan,” kata Xi, mengulangi kembali peringatan yang pernah disampaikan.
Sehari menjelang pidato Xi, Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen mengatakan Beijing harus menerima keberadaan Taiwan dan menggunakan cara damai untuk menyelesaikan perselisihannya.
"Saya ingin menyerukan kepada China untuk secara jujur menghadapi kenyataan keberadaan Republik China di Taiwan," kata Tsai, merujuk pada nama resmi pulau itu.
Menurutnya, China juga harus menghormati desakan 23 juta orang tentang kebebasan dan demokrasi, dan harus menggunakan cara damai dan kesetaraan untuk menangani perselisihan yang ada.
Taiwan merupakan demokrasi dengan pemerintahan sendiri dan praktis telah bertindak sebagai negara merdeka sejak 1950, ketika pemerintah nasionalis China dikalahkan oleh pasukan komunis dan melarikan diri ke sana dari daratan utama.
