Bawaslu Putuskan OSO Lolos sebagai Caleg DPD dengan Syarat

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 09 Januari 2019 16:39 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 01 09 606 2002124 bawaslu-putuskan-oso-lolos-sebagai-caleg-dpd-dengan-syarat-ByryWISkja.jpg Komisioner Bawaslu membacakan putusan mengenai sengketa OSO sebagai Caleg DPD RI (Foto: Fadel Prayoga)

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO lolos sebagai calon legislatif (Caleg) DPD RI pada perhelatan Pileg 2019. Tapi, jika terpilih dalam perhelatan itu, yang bersangkutan harus mundur dari jabatannya di partai politik.

"Mencantumkan nama Oesman Sapta Odang sebagai calon tetap peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 paling lama 3 hari kerja sejak putusan dibacakan," kata Ketua Bawaslu RI Abhan saat membacakan putusan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).

"Memerintahkan kepada terlapor untuk menetapkan doktor haji Oesman sebagai calon terpilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 apabila mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik paling lambat 1 hari sebelum penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah," imbuhnya.

(Baca Juga:  Dituding Main Mata dengan Bawaslu, Pengacara OSO: Enggak Ada Bukti)

KPU RI, lanjut dia, berhak membatalkan OSO sebagai anggota DPD RI bila dia kekeuh tak mau mundur dari Ketua Umum Partai Hanura satu hari sebelum pelantikan.

"Memerintahkan kepada terlapor (KPU) untuk tidak menetapkan keberhasilan Oesman Sapta Odang sebagai calon terpilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 apabila tidak mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik yang paling lambat 1 hari sebelum penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah," imbuh Abhan.

OSO 

Jalan panjang polemik caleg DPD yang melibatkan OSO bermula dari putusan MK melarang caleg DPD masih menjadi pengurus partai politik pada periode 2019. Namun, Mahkamah Agung (MA) memutuskan larangan pengurus partai politik menjadi caleg baru berlaku pada 2024.

Putusan MA tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan MK yang menafsirkan jabatan kepengurusan seseorang dalam partai politik sebagai “pekerjaan”, sehingga tidak boleh menjadi calon anggota DPD.

Putusan MA sebenarnya tidak membatalkan putusan MK, melainkan membatalkan PKPU karena dinilai membuat aturan yang berlaku surut. OSO tak gentar. Ia pun mengajukan gugatan ke PTUN dan pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan OSO untuk masuk kembali dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD 2019 yang sebelumnya telah dicoret.

(Baca Juga:  Kader Hanura Demo di KPU, OSO: Wah Saya Enggak Tahu)

KPU lalu membuka lagi kesempatan bagi OSO agar namanya bisa masuk dalam daftar calon DPD, namun tetap mensyaratkan ketua umum Hanura tersebut harus menyerahkan surat pengunduran diri dari pengurus partai sampai 21 Desember 2018.

OSO tetap belum mengundurkan diri. Akhirnya, namanya tak jadi masuk dalam DCT anggota DPD. Hal inilah yang membuat OSO melaporkan KPU ke Bawaslu. Usai menerima laporan tanggal 18 Desember, Bawaslu mulai menangani perkara dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh kuasa hukum OSO telah dijalankan sejak 26 Desember lalu dengan agenda pembacaan putusan pendahuluan.

Proses penanganan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pembacaan keterangan dari pelapor, saksi, hingga KPU sebagai terlapor, hingga putusan dibacakan hari ini.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini