DPR Minta Polemik OSO dan KPU Segera Dituntaskan

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 01 Februari 2019 21:07 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 02 01 606 2012684 dpr-minta-polemik-oso-dan-kpu-segera-dituntaskan-325WghNc4t.jpg

JAKARTA - Polemik pencalonan anggota DPD Oesman Sapta Odang (OSO) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kian meruncing. Bahkan, hingga ke ranah kepolisian.

Menurut Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil, OSO versus KPU harus diantisipasi karena merupakan masalah serius. Dikhawatirkan akan ada peningkatan status komisioner KPU di kepolisian yang bisa mengganggu jalannya Pemilu 2019.

"Peningkatan status terhadap komisiner KPU tidak sekadar mengganggu jalannya tahapan pemilu, tapi kredibilitas penyelenggaran dan hasil pemilu," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/1/2019).

Nasir mengganggap, persoalan yang dialami KPU bukan hanya sekadar masalah pidana. Namun, menyangkut ketidakpatuhan terhadap putusan peradilan.

Sebab, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah mencabut Putusan KPU terkait Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD RI Pemilu 2019. Artinya sudah menjadi polemik antara lembaga negara dan peradilan. Bukan lagi sekadar hilangnya hak politik OSO.

Nasir menambahkan, harus ada jalan keluar untuk menuntaskan polemik tersebut. Misalnya, presiden mengundang KPU, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), KPU, Bawaslu dan Kepolisian untuk duduk bersama.

"Kalau sudah begini yang dikedepankan adalah kewenangannya bukan ketenangan sementara kita ingin tenang. Harus dicari jalan keluar karena ada orang yang ingin hak politiknya direalisasikan yaitu OSO," katanya.

(Baca Juga: DPR: Polemik OSO Bisa Hambat Pelantikan Presiden Terpilih)

Presiden tak bisa membiarkan persoalan ini berlarut-larut. "Jangan sampai jalannya pelantikan Presiden oleh MPR dipermasalahkan, karena anggota DPD terpilih tidak memiliki dasar hukum," katanya.

Seperti diketahui, OSO melaporkan komisioner KPU ke Polda Metro Jaya atas tuduhan tidak menjalankan undang-undang, putusan PTUN dan Bawaslu. Putusan peradilan yang dimaksud tentang pencalonan OSO sebagai anggota DPD.

Di antaranya yang sudah diperiksa Arief Budiman dan Pramono Ubaid. KPU dianggap melakukan tidak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 421 jo Pasal 261 Ayat (1) KUHP. Bunyinya "Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasannya memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini