Komisioner KPU Diperiksa Polisi, DPR Yakin Tak Ganggu Tahapan Pemilu

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Senin 04 Februari 2019 16:47 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 02 04 606 2013652 komisioner-kpu-diperiksa-polisi-dpr-yakin-tak-ganggu-tahapan-pemilu-MQbI1JlpMj.jpg Gedung KPU (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah tersandung kasus di Polda Metro Jaya terkait penyelenggaran Pemilu 2019. Namun, persoalan hukum yang dihadapi diyakini tak akan mengganggu jalannya tahapan Pemilu.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi II DPR, Sudiro Asno di Jakarta, Senin (4/2/2019).

Adapun yang sudah diperiksa di antaranya Arief Budiman, Wahyu Setiawan, dan Ilham Saputra, Pramono Ubaid. Mereka dimintai keterangan terkait keputusannya tidak memasukkan Ketua DPD, Oesman Sapta Odang (OSO) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019.

(Baca Juga: Ada 49 Caleg Eks Koruptor, KPK: Pilih Pemimpin Politik yang Baik!)

Sudiro mengatakan, keputusan yang diambil di KPU bersifat kolektif kolegial, sehingga keputusan dapat diambil, meski ada komisioner terjerat persoalan hukum. Ia pun meminta semua pihak menghormati proses hukum di Polda Metro Jaya.

"Kalau aparat penegak hukum memiliki bukti cukup, meningkatkan status sejumlah komisioner, pengambilan keputusan tetap dapat dilakukan. Tahapan Pemilu tidak akan terganggu, karena kinerja komisioner KPU bersifat kolektif kolegial," ujar Sudiro.

Komisioner KPU

Penahanan tehadap sejumlah komisioner KPU juga tidak akan menghentikan jalannya Pemilu 2019. Pasalnya, ada mekanisme Pergantian Antar-Waktu (PAW) terhadap komisioner KPU.

"Kita tidak perlu menyikapi persoalan ini secara berlebihan. Semua sudah ada mekanismenya," tuturnya.

Sudiro menambahkan, upaya penegakan hukum terhadap sejumlah komisioner KPU tak bisa disebut kriminalisasi. Sebab, kepolisian memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengusut tuntas persoalan tersebut.

"Kami kecewa, ada pihak yang menyebut penegak hukum melakukan kriminalisasi saat menjalankan tugas. Ini negara hukum," kata Sudiro.

(Baca Juga: DPR Minta Polemik OSO dan KPU Segera Dituntaskan)

Menurut Sudiro, biarkan penegak hukum menjalankan tugas, dan pihak yang dilaporkan melakukan pembelaan melalui mekanisme hukum yang ada dan berlaku di negara ini.

Pemeriksaan terhadap Ketua KPU Arief Budiman, dan Komisioner Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, dan Ilham Saputra dilakukan Polda Metro Jaya. Mereka dimintai keterangan terkait alasan KPU mengambil keputusan tidak memasukkan OSO dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019.

Mereka disangkakan Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 Ayat (1) KUHP karena tidak melaksanakan perintah undang-undang, serta tidak menjalankan putusan PTUN dan Bawaslu.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini