nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Akbar Tanjung Tegaskan Irman Gusman Tak Pantas Dihukum

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 12 Februari 2019 22:48 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 02 12 337 2017078 akbar-tanjung-tegaskan-irman-gusman-tak-pantas-dihukum-DbW84QkkBG.jpg Akbar Tanjung (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tokoh nasional Akbar Tanjung menegaskan, mantan Ketua DPD RI Irman Gusman tak semestinya dihukum karena ia sangat mengenal kepribadian Irman selama puluhan tahun sebagai sosok yang memiliki integritas. Sehingga tak mungkin Irman terlibat dalam kasus korupsi termasuk suap.

Penegasan itu dikemukakan Akbar ketika memberikan sambutan dalam acara Diskusi Publik bertajuk “Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman” yang diselenggarakan di Jakarta oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Selasa (12/2/2019).

“Irman adalah orang yang jujur dan baik. Jadi, dalam pandangan saya mana mungkin Irman terima suap? Karena Irman memiliki latar belakang ekonomi yang baik,” ujar Akbar yang juga Ketua Dewan Penasihat KAHMI.

“Irman juga sangat menghormati orang-orang yang senior dan penuh perhatian pada mereka. Kesimpulan saya, Irman Gusman tidak bersalah dalam kasus ini. Dia malah selalu memperhatikan masalah-masalah di daerahnya di Sumatera Barat,” imbuh Akbar ketika menjelaskan tentang upaya Irman untuk menurunkan harga gula di daerah itu, tetapi kemudian ia malah terjerat kasus hukum.

(Baca Juga: Fahri Hamzah: Irman Gusman Adalah Korban Konspirasi)

Diskusi Interaktif

Akbar kemudian mempertanyakan dakwaan terhadap Irman. “Irman disebut terlibat korupsi berbasis dagang pengaruh. Sepengetahuan saya, pengaruh tidak bisa dijadikan landasan untuk menyatakan seseorang itu bersalah.”

“Saya meyakini bahwa tidak ada tanda-tanda yang menyatakan Irman bersalah. Harus ada bukti-bukti yang kuat untuk menetapkan seseorang itu bersalah,” ujar Akbar ketika mengomentari putusan hakim yang telah menjatuhkan pidana 4 tahun 6 bulan kepada mantan Senator Sumatera Barat itu.

Adanya hukuman penjara kepada Irman, padahal pangkal peristiwanya justru adalah tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat yang diwakili Irman di DPD RI. Akbar pun menegaskan, masih banyak yang harus dikerjakan dalam bidang hukum di negeri ini.

“Irman Gusman orang yang tabah, salatnya juga rajin, Insya Allah dia memperoleh keadilan dalam penegakan hukum ini,” katanya.

Akbar juga bercerita tentang hubungan baik keluarganya dengan Irman sejak Irman masih kuliah di Amerika Serikat. “Dia adalah orang yang rajin, tekun, disiplin dan mempunyai karakter yang baik,” kata Akbar, ketika menjelaskan keyakinannya bahwa tak mungkin orang yang punya karakter terpuji dan integritas seperti Irman mempunyai niat untuk melakukan tindakan-tindakan tak terpuji.

Di acara yang diadakan di Puri Agung, Hotel Sahid Jaya itu, Majelis Nasional KAHMI membagi-bagikan buku “Menyibak Kebenaran, Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman” kepada semua perserta diskusi. Sedikitnya 500 buku habis dibagikan sampai selesai acara itu.

 Irman Gusman

Hadir dalam acara itu para sesepuh KAHMI termasuk mantan Gubernur Bank Indonesia dan guru besar Universitas Indonesia Prof. Dr. Anwar Nasution. Hadir juga pakar politik dan peneliti senior dari LIPI, Prof. Dr. Siti Zuhro yang menyimpulkan bahwa telah terjadi penzaliman terhadap Irman Gusman, maka warga KAHMI perlu bergerak untuk memberikan keadilan kepada Irman.

Buku yang berisi anotasi dari 15 profesor dan doktor hukum itu berisi analisis kritis terhadap penanganan kasus Irman sejak ia ditangkap petugas KPK hingga dijatuhi hukuman penjara. (Baca Juga: Akbar Tanjung Tak Yakin Irman Gusman Terima Suap)

Buku ini diinisiasi oleh para profesor hukum dari Universitas Diponegoro dan Universitas Padjadjaran, kemudian melibatkan pakar-pakar hukum dari Universitas Gajah Mada, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, Universitas Trisakti, Universitas Al-Azhar Indonesia, dan Universitas Gunung Jadi Cirebon yang juga memberikan anotasinya terhadap kasus ini.

Buku ini diluncurkan di Universitas Andalas, Padang, pada 12 Desember 2018, kemudian dibahas lagi oleh Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada 22 Januari, dan terakhir dibahas dalam diskusi akademik di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta pada 31 Januari silam.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini