Mendagri Tekankan Pentingnya Sosialisasi Pemilu 2019 dan Netralitas ASN

Fahreza Rizky, Jurnalis · Sabtu 02 Maret 2019 17:50 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 03 02 605 2024985 mendagri-tekankan-pentingnya-sosialisasi-pemilu-2019-dan-netralitas-asn-rU2FYYtebI.jpg (Foto: Puspen Kemendagri)

YOGYAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri), Tjahjo Kumolo menghadiri acara Penutupan Rapat Koordinasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) se-Indonesia Tahun 2019, di Hotel Rich Jogyakarta, Sabtu (2/3/2019).

Pada kesempatan tersebut, Tjahjo menyampaikan dua substansi besar, yaitu kaitan tahapan konsolidasi demokrasi Pileg dan Pilpres 2019 dan netralitas ASN.

Pertama, Tjahjo menyampaikan, tahapan konsolidasi demokrasi yang panjang dimulai dari gelaran Pilkada Serentak 2015 yang melibatkan 269 daerah, Tahun 2017 dengan 101 daerah, dan Tahun 2018 dengan 171 daerah.

(Foto: Puspen Kemendagri)

Tjahjo juga mengingatkan para peserta Rakor Kepala BPSDM se-Indonesia, perlu diperhatikan bersama oleh Pusat dan Pemda untuk memberikan bantuan dan fasilitas kepada penyelenggara pemilu guna mendukung tahapan pemilu sampai pada pelantikan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, DPR RI dan DPD RI serta Presiden dan Wakil Presiden.

Lebih lanjut, Mendagri menghimbau seluruh aparatur Pusat sampai daerah untuk membantu sosialisasi Pileg dan Pilpres Serentak 2019 agar tercapainya tingkat partisipasi politik masyarakat.

(Baca juga: Mendagri: Pengembangan SDM Aparatur Program Prioritas pada 2019 sampai 2024)

"Targetan penyelenggara pemilu adalah 78 persen, mudah-mudahan bisa lebih. Kunci dari pelaksanaan sosialisasi tidak hanya dibebankan kepada penyelenggara pemilu, tetapi seluruh aparatur pemerintah, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat untuk ikut membantu, karena Pemilu Serentak kali ini mencoblos 5 surat suara dan dari hasil simulasi proses pemungutan suara yang dibutuhkan 1 orangnya bisa mencapai 11 menitan,” papar Tjahjo dalam keterangan tertulis Puspen Kemendagri yang diterima Okezone.

Pemilu ini kunci suksesnya adalah tingkat partisipasi dari masyarakatnya harus terjamin dalam menjaga legitimasi dari hasil pemilu itu sendiri.

Selain itu, Mendagri tidak bosan-bosannya nenyampaikan untuk mencermati dan melawan ‘racun demokrasi’.

"Jangan lupa juga cermati dan lawan racun demokrasi, yaitu politik uang, kampanye yang berujar kebencian, politisasi SARA, fitnah dan hoaks. Saat ini sangat mengkhawatirkan berbagai racun demokrasi di media sosial yang tentunya sangat mudah diakses oleh masyarat,” ujarnya.

(Foto: Puspen Kemendagri)

Lebih lanjut, ia juga meminta untuk mencermati konten dari media sosial yang mengandung ujaran kebencian, politisasi SARA, hoaks dan fitnah. Jangan sampai masyarakat terpengaruh informasi keliru yang berdampak pada rusaknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Justru seharusnya harus mengorganisir dan menebar kedamaian, informasi yang mendinginkan dan menyejukan untuk merajut rasa persaudaraan dan persatuan.

"Mari kita jaga persatuan dan kesatuan serta semangat gotong-royong di tengah-tengah masyarakat,” kata Tjahjo.

Kedua, Mendagri juga memaparkan kaitan netralitas dari ASN dalam konteks politik, tetapi sebagai ASN harus tegak lurus dalam konteks pemerintahan pusat sampai daerah.

"Netral secara etimologis memiliki arti dan makna kaitan kata benda atau kata sifat yakni, netral artinya tidak berpihak, tidak berwarna, bebas (tidak terikat). Dalam konteks pekerjaan birokrasi/ASN sejatinya adalah profesi yang tidak bebas dan terikat pada tugas dan kewajiban menjalankan seluruh peraturan dan program presiden, menteri dan kepala daerah. Birokrasi harus berpihak pada kepentingan negara dan masyarakat. Birokrasi harus satu warna tegak lurus pada NKRI,” ujar Mendagri.

Dengan demikian, sesungguhnya Birokrasi/ASN tidak netral atau tidak bebas. Karena mereka terikat pada aturan, taat pada tugas pokok menjalanakan seluruh program pemerintahan dari pusat sampai desa, siapapun dan darimanapun pemimpinnya.

"Seorang ASN sangat tidak etis jika mencela Pemerintah, baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, jelas arahan Presiden Jokowi ingin menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, taat kepada hukum membangun reformasi birokrasi,” imbuh Tjahjo.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini