Mendagri Sebut ASN Harus Netral Patuhi UU Pemilu, PKPU dan Peraturan Bawaslu

Muhamad Rizky, Okezone · Minggu 03 Maret 2019 07:35 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 03 606 2025138 mendagri-sebut-asn-harus-netral-patuhi-uu-pemilu-pkpu-dan-peraturan-bawaslu-Ctugu0g9RN.jpg Mendagri Tjahjo Kumolo Saat Menyaksikan Wayang Kulit di Taman Siswa Yogyakarta (foto: Ist)

YOGYAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN), baik pusat maupun daerah harus tegak lurus pada kebijakan Presiden, Gubernur, maupun Bupati/Wali Kota.

"Soal Aparatur Sipil Negara (ASN) harus patuh taat tegak lurus pada kebijakan Presiden, Gubernur, Bupati/Wali kota dalam kebijakan Pemerintah Pusat maupun daerah," ungkap Mendagri di sela-sela saat menyaksikan gelaran Wayang Kulit di Pendopo Taman Siswa Yogyakarta, Sabtu 2 Maret 2019.

Mendagri Tjhajo Kumolo saat Menyaksikan Wayang Kulit di Pendopo Taman Siswa Yogyakarta (foto: Ist)

(Baca Juga: Demokrat Tak Diuntungkan di Pilpres, AHY Minta Kadernya Kerja Keras di Lapangan) 

Dia juga menuturkan, lebih jauh dalam hal netralitas ASN dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 ditegaskan bahwa ASN harus netral. "Dalam konteks Pemilu Serentak 2019 ASN harus netral, ikuti undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), serta Peraturan Bawaslu (Perbawaslu)," tegasnya.

Oleh karena itu, clear posisi dari ASN dalam konteks Pemilu jelas dan tegas diatur dalam UU Pemilu dan hendaknya tidak dimaknai lain atau dipelintir sehingga memunculkan interpretasi lain.

Di dalam konteks tugas ASN dalam birokrasi sejatinya adalah profesi yang terikat pada tugas dan kewajiban menjalankan seluruh peraturan dan program Pemerintah, baik pusat maupun daerah.

"Birokrasi harus berpihak pada kepentingan negara dan masyarakat. Birokrasi harus tegak lurus pada NKRI. Birokrasi/ASN harus tegak lurus menjalankan seluruh program pembangunan yg dijalankan oleh pemerintahan yang sah dan konstitusional," kata dia.

Tjahjo menambahkan, ASN tidak boleh ada keraguan sedikitpun untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur siapapun pemimpin yang dipilih secara konstitusional dan hingga saat ini Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla adalah Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang sekaligus Kepala Pemerintahan.

"Jadi ASN sebagai bagian dari birokrasi sejatinya tidak netral atau tidak bebas. ASN wajib tunduk, patut dan taat kepada Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan termasuk kepada Kepala Daerah. Adalah kewajiban aparatur tegak lurus menjalankan seluruh kebijakan dan program-program pemerintahan dan pembangunan tanpa peduli darimanapun asal usul pemimpin negara dan daerah yang telah terpilih secara konstitusional," urai dia.

Sangat berbahaya, jika ada pemikiran bahwa ASN netral dimaknai bebas dan tidak terikat, karena ASN adalah mesin birokrasi yang terus berjalan sebagai pelaksana operasional pemerintahan negara dan pemerintahan daerah sehari-hari.

"Bayangkan jika ASN netral dimaknai boleh bebas dan tidak terikat, artinya mereka bebas tidak bekerja, mereka bebas tidak menjalankan kebijakan, mereka tidak terikat dengan kebijakan kepala pemerintahan," tutur dia.

Mendagri Tjhajo Kumolo saat Menyaksikan Wayang Kulit di Pendopo Taman Siswa Yogyakarta (foto: Ist)

(Baca Juga: Mojokerto Belum Terima Kiriman Surat Suara) 

Jika hal itu terjadi, maka dipastikan operasional pemerintahan sehari-hari akan berhenti. Oleh karena itu, kata Tjahjo ASN wajib terus bekerja termasuk terus mensosialisasikan program2 pembangunan kepada masyarakat, tetap.

"Patuh kepada pemerintah yang sah walaupun proses pemilu sedang berlangsung. Dalam konteks menjalankan tugas kewajiban konstitusional dan posisi ASN sebagai mesin birokrasi. Itulah, dimaknai bahwa ASN sejatinya tidak bisa netral atau tidak bebas," ucap dia.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini