Ia juga mengharapkan pada seluruh gubernur, bupati/walikota agar membangun tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah yang harus semakin efektif smakin efisien mempercepat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dengan program stategisnya.

Kemudian terkait tahun politik di Tahun 2019 ini, Mendagri menyerukan semua pihak bukan hanya penyelenggara Pemilu untuk memaksimalkan partisipasi politik masyarakat.

“Partisipasinya harus secara maksimal digunakan yang mempunyai hak pilih mengurus KTP-el ke Dukcapil setempat agar hak pilih Anda tidak hilang, satu suara untuk konsolidasi demokrasi 5 tahun mendatang. Persiapan Pemilu 2019 masing-masing stakeholder sudah siap, kalau Pemerintah dan pemerintah daerah membantu KPU dan Bawaslu secara penuh,” ujarnya.

Di akhir penyampaian kuliah umumnya, Mendagri juga berpesan untuk mencermati racun demokrasi dan tantangan bangsa lainnya menghadapi Pemilu Serentak 2019, yaitu kampanye yang berujar kebencian, berujar SARA, hoaks, fitnah. Selain itu, tidak kalah bahayanya tantangan bangsa yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.

(Baca Juga : Mendagri: Pemilu Tentukan Arah Pembangunan 5 Tahun Mendatang)

“Justru yang paling berbahaya adalah ancaman terorisme ini adalah ancaman-ancaman bangsa yang harus kita cermati, harus dicermati oleh semua mulai dari Aceh sampai Papua elemen-elemen yang terindikasi radikal. Kedua, Narkoba. Ketiga yang berkaitan dengan perencanaan anggaran. Keempat masih ada ketimpangan sosial, kematian ibu, stunting, ini tantangan bangsa ini yang berkaitan dengan konsolidasi demokrasi,” tuturnya.

(Baca Juga : Mendagri: Pengembangan SDM Aparatur Program Prioritas pada 2019 sampai 2024)

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.