Rizal Ramli: Pemilu Butuh Saksi karena KPU Tidak Terpercaya

Taufik Budi, Jurnalis · Jum'at 15 Maret 2019 14:00 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 03 15 606 2030367 rizal-ramli-pemilu-butuh-saksi-karena-kpu-tidak-terpercaya-FdTKubc0On.jpg Rizal Ramli dalam Sebuah Acara Diskusi di Semarang, Jawa Tengah (foto: Taufik Budi/iNews)

SEMARANG - Mantan Menko Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menyebut, banyaknya saksi yang dibutuhkan selama perhelatan Pemilu, akibat pelaksana yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap tidak kredibel. Padahal untuk membayar saksi di tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS) dibutuhkan biaya sangat besar.

"Untuk jadi siapapun perlu saksi di TPS-TPS. Kalau KPU punya kredibel, tidak perlu saksi-saksi tapi hari ini siapa mau jadi apa perlu saksi. Ongkos saksi Rp300 ribu, Rp500 ribu ngapain? Artinya KPU tidak kredibel," ujar Rizal saat mengisi Seminar Nasional dan Launching Madrasah Demokrasi Ikatan DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2018-2020, di Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang, Jumat (15/3/2019).

Rizal Ramli dalam Sebuah Acara Diskusi di Semarang, Jawa Tengah (foto: Taufik Budi/iNews)	Rizal Ramli dalam Sebuah Acara Diskusi di Semarang, Jawa Tengah (foto: Taufik Budi/iNews)

(Baca Juga: Wiranto: Soal High Technology, KPU-Bawaslu Sudah Mewaspadai Itu) 

Menurutnya, Pemilu di Tanah Air pernah memiliki catatan gemilang karena berlangsung tanpa menguras banyak biaya. Kala itu, pelaksana Pemilu dipegang oleh orang-orang yang kredibel dan bisa dipercaya oleh masyarakat umum.

"Apakah Indonesia selalu begini? Tidak. Yang pertama pemilihan yang sangat demokratis tahun 1955, kedua Pemilu setelah reformasi tahun 1999. Saat itu ketuanya Pak Rudini, dengan wakilnya Abang Buyung Nasution. Sangat kredibel, tidak bisa disogok. Berjalan lancar, enggak pakai uang," terang dia.

Dia juga menyoroti sejumlah lembaga pengawas Pemilu mulai dari tingkat atas hingga daerah. Lembaga-lembaga itu dibentuk untuk mengawasi penyelenggara Pemilu yang dinilai tidak kredibel. Sebab, jika KPU bisa menjalanksn tugas dengan baik dan penuh integritas maka tidak perlu pengawasan dalan kinerjanya.

"KPU kurang dipercaya, kredibel, dibikinlah lembaga-lembaga pengawasan. Maaf, Bawaslu maksudnya bagus untuk pengawasan yang di bawah-bawahnya, tapi kembali kalau yang di bawahnya itu tidak kredibel orang-orangnya, maka tidak dapat dipercaya, perlu diawasi," bebber dia.

"Diawasi juga kadang-kadang tidak fair akhirnya tidak menghasilkan (pemimpin yang baik). Mudah-mudahan nanti kita ubah sistem. Bersamaan dengan itu kita harus restruktur dari anggota KPU dan sebagainya. Kuncinya nomor satu yaitu trust, bisa dipercaya apa enggak?" tuturnya.

(Baca Juga: KPU Kembali Mencoret 370 WNA Masuk DPT)

(fid)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini