nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polisi China Intimidasi Warga Uighur di Australia

ABC News, Jurnalis · Senin 01 April 2019 19:16 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 04 01 18 2037925 polisi-china-intimidasi-warga-uighur-di-australia-rbSF96aZYd.jpg Foto-foto warga Uighur yang hilang. Foto/ABC

Pemerintah China dituding telah melecehkan dan mengintimidasi komunitas migran Uighur di Australia, di tengah munculnya ancaman kemungkinan anggota keluarga mereka dapat ditahan.

ABC dalam laporannya telah memperoleh pesan teks yang tampaknya menunjukkan kontak antara pihak berwenang China dengan warga Uighur Australia yang meminta data pribadi mereka, termasuk paspor, SIM, dan alamat tempat kerja.

Sejumlah warga Uighur yang diwawancarai oleh ABC mengatakan mereka memilih menyerahkan informasi pribadinya karena khawatir anggota keluarga mereka yang tinggal di China dapat menanggung konsekuensi.

Berbicara dengan syarat tidak diungkapkan identitas mereka karena takut akan pembalasan ini, warga muslim Uyghur di Australia mengklaim polisi China telah menggunakan keluarga mereka di China untuk mengumpulkan informasi tentang kerabat mereka di luar negeri.

Foto/BBC

Salah satu warga Uyghur Australia, Dawud (bukan nama sebenarnya-red), mengatakan dia pertama kali menerima kontak dari keluarganya di Xinjiang pada September 2017, yang memintanya untuk kembali ke China atau menjelaskan kepada polisi mengapa dia tidak bisa kembali.

"Saya bukan penjahat," kata Dawud.

Dawud berkata bahwa dia memberi tahu polisi China: "Saya bukan warga negara China, bagaimana Anda bisa menanyakan hal seperti itu?"

"(Polisi China) berkata ... Saya bisa hanya memberikan informasi saya, nama saya, dan kemudian saya bisa mengunjungi kantor polisi setiap kali saya berkesempatan untuk mengunjungi kerabat saya," katanya.

BacaMinimnya Respons Negara Muslim Terhadap Penindasan Etnis Uighur

BacaPBB Klaim 1 Juta Minoritas Etnis Muslim Uighur Ditahan di Kamp-Kamp Politik China

Dawud mengaku dirinya berusaha menghindari kembali ke China (untuk menyerahkan identitas dirinya) dengan hanya mengirim surat kepada polisi dari tempat kerjanya untuk membuktikan bahwa dia memiliki pekerjaan.

Namun, dia menuturkan setelah itu tuntutannya semakin meningkat.

"Ketika saya mengirim email itu (ke keluarga saya), mereka meneruskannya kepada polisi dan polisi mengatakan saya sekarang harus mengirim data identitas anak-anak saya dan bahkan paspor istri dan anak-anak saya serta foto-foto terbaru mereka," katanya.

Dia mengatakan dirinya khawatir berbicara dapat mengakibatkan keluarganya di China dapat ditempatkan di "kamp pendidikan ulang" pemerintah yang berkembang pesat.

"Kekhawatiran utamanya masih tentang kerabat kami di sana ... mereka tidak bisa berbicara atas nama mereka sendiri.

"Ini seperti mafia, tidak berbeda dengan mafia."

Pengawasan dan penahanan

Wilayah otonom Xinjiang yang luas di barat laut China merupakan rumah bagi sekitar 24 juta orang, dengan mayoritas warganya Muslim Uyghur yang berbahasa Turki.

Sementara wilayah itu secara resmi diakui sebagai bagian dari China, kelompok separatis di wilayah tersebut ingin mendirikan "Turkestan Timur" yang independen, berbeda dengan keinginan Pemerintah China.

Foto/ABC News

Sebagai tanggapan, Human Rights Watch mengatakan pemerintah China telah memaksa penduduk setempat untuk memberikan sampel suara, darah dan DNA dan pemindaian mata mereka.

Baru-baru ini, PBB mengatakan memiliki bukti yang kredibel bahwa lebih dari satu juta orang warga Uyghur ditahan di kamp-kamp penahanan di Xinjiang.

Orang-orang yang telah ditahan di kamp-kamp tersebut mengklaim mereka disiksa dan disuntik dengan zat yang tidak diketahui.

Foto/Reuters

Investigasi oleh ABC News dan Australian Strategic Police Institute (ASPI) pada tahun 2018, menemukan beberapa kamp tahanan di Provinsi Xinjiang telah berkembang lebih dari dua juta meter persegi.

Menanggapi sejumlah pertanyaan, kementerian luar negeri China merujuk ABC ke pernyataan pemerintah China tentang terorisme, ekstremisme dan perlindungan hak asasi manusia di Xinjiang.

Pernyataan itu menegaskan bahwa provinsi Xinjiang itu "telah lama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China", yang menyatakan bahwa ada "upaya deradikalisasi" yang sedang berlangsung yang berfokus pada pendidikan, rehabilitasi dan pembelajaran bahasa China dan keterampilan tenaga kerja.

Kementerian luar negeri tidak menanggapi pertanyaan tentang tuduhan adanya campur tangan asing, termasuk kontak otoritas China dengan orang-orang Uighur yang tinggal di Australia.

Respons DFAT

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri dan Perdagangan mengkonfirmasi bahwa Pemerintah Australia mengetahui "tentang laporan" bahwa sejumlah warga Australia telah dimintai keterangan oleh Pemerintah Cina.

"Pemerintah memandang masalah ini dengan serius dan telah mengangkat isu ini kepada otoritas China," katanya.

"Siapa pun yang merasa khawatir harus menghubungi polisi."

Foto/Reuters

Associate Professor Michael Clarke dari Australian National University (ANU) gigih menyuarakan pesan dan desakan mengenai perlunya "campur tangan asing".

"Partai China telah menggunakan bentuk-bentuk tekanan ekstra teritorial ini dan menjangkau melampaui perbatasannya sebagai cara untuk mencegah bagian tertentu dari komunitas Australia menggunakan hak demokratis mereka untuk menyuarakan isu ini," kata Profesor Clarke.

"Ini adalah bagian dari pola dan upaya yang lebih luas yang dilakukan Partai Komunis China untuk membentuk sifat dari perdebatan tentang China di Australia.

"Mungkin ini adalah salah satu contoh paling ekstrem di mana Anda mendapati Partai Komunis China secara langsung menargetkan segmen tertentu dari komunitas Australia dengan tujuan untuk membungkam mereka.

"Ini [cara yang] tidak terlalu rumit dan instrumen yang lebih tumpul dalam beberapa hal, tetapi tidak mengurangi tingkat keefektifannya.

Kekhawatiran tentang keluarga yang hilang

Di seluruh Australia, ada sekitar 3.000 orang Uighur, dengan mayoritas masyarakat menetap di Australia Selatan.

Ada juga komunitas Uighur yang tinggal di Victoria, New South Wales, Queensland dan Australia Barat.

Foto/Reuters

Karima Kunahun belum mendengar kabar dari keluarganya di Xinjiang sejak Juli 2017, tetapi ia menerima telepon yang mengerikan tiga minggu lalu.

Seorang teman di Xinjiang memberi tahu Karima bahwa saudara perempuannya, saudara laki-laki dan iparnya semuanya dibawa ke kamp penahanan pada Oktober 2017.

Dia mengaku tidak tahu apakah keponakan-keponakannya yang masih kecil juga aman.

"Saya sakit sejak hari saya mengetahui kabar itu," katanya.

"Saya tidak bisa berhenti menangis setiap hari karena memikirkan betapa besar derita yang dialami orang tua saya ... tapi karena saya tidak bisa menghubungi mereka, saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka.

"Orang yang memberi tahu kami tentang hal ini mengatakan bahwa alasan saudara kandung saya berada di kamp konsentrasi adalah karena saya berada di Australia.

"saya tidak yakin akan membaik kondisi kesehatan saya kecuali saya tahu bagaimana nasib keluargaku."

Seperti domba yang menunggu untuk disembelih

Tokoh masyarakat Uighur Nurmuhammad Majid telah mewakili komunitasnya selama lebih dari satu dekade sekarang.

Dia mengatakan karyanya telah membuat marah Pemerintah China dan, karena itu, dia belum mendengar kabar dari keluarganya yang tinggal di Tiongkok.

Dia mengatakan banyak orang Uighur khawatir jika berbicara mungkin memiliki konsekuensi bagi kerabat mereka di China.

"Pemerintah China mengulurkan tangan kepada para Uighur di luar negeri, termasuk warga Australia ... dengan mengintimidasi mereka atau melecehkan mereka," kata Majid.

"Orang-orang masih takut untuk membicarakan pengalaman atau penderitaan anggota keluarga mereka ... karena mereka masih memiliki begitu banyak anggota keluarga di (provinsi Xinjiang).

"Salah seorang warga Uighur... menggambarkan situasinya ... 'kami hidup seperti domba yang menunggu untuk disembelih'.

"Beberapa orang yang telah kembali dari China tahun lalu ...dan masih takut membicarakan pengalaman mereka ... mereka mengatakan 'Aku (masih) punya orang tua saya'."

Foto/ABC News

Majid mengatakan, Pemerintah Australia perlu meningkatkan tekanan pada China tentang situasi hak asasi manusia di Xinjiang.

"Kami belum melihat pemerintah Australia mengambil langkah aktif untuk mengkritik pemerintah China," katanya.

"Kita perlu meminta pemerintah Australia untuk memahami nilai-nilainya sendiri. Ini adalah demokrasi liberal yang membela hak asasi manusia.

"Kami ingin memastikan bahwa anggota masyarakat Uighur yang tinggal di Australia aman, tidak terintimidasi, tidak diganggu oleh pemerintah asing."

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini