Polisi China Intimidasi Warga Uighur di Australia
Pengawasan dan penahanan
Wilayah otonom Xinjiang yang luas di barat laut China merupakan rumah bagi sekitar 24 juta orang, dengan mayoritas warganya Muslim Uyghur yang berbahasa Turki.
Sementara wilayah itu secara resmi diakui sebagai bagian dari China, kelompok separatis di wilayah tersebut ingin mendirikan "Turkestan Timur" yang independen, berbeda dengan keinginan Pemerintah China.
Sebagai tanggapan, Human Rights Watch mengatakan pemerintah China telah memaksa penduduk setempat untuk memberikan sampel suara, darah dan DNA dan pemindaian mata mereka.
Baru-baru ini, PBB mengatakan memiliki bukti yang kredibel bahwa lebih dari satu juta orang warga Uyghur ditahan di kamp-kamp penahanan di Xinjiang.
Orang-orang yang telah ditahan di kamp-kamp tersebut mengklaim mereka disiksa dan disuntik dengan zat yang tidak diketahui.
Investigasi oleh ABC News dan Australian Strategic Police Institute (ASPI) pada tahun 2018, menemukan beberapa kamp tahanan di Provinsi Xinjiang telah berkembang lebih dari dua juta meter persegi.
Menanggapi sejumlah pertanyaan, kementerian luar negeri China merujuk ABC ke pernyataan pemerintah China tentang terorisme, ekstremisme dan perlindungan hak asasi manusia di Xinjiang.
Pernyataan itu menegaskan bahwa provinsi Xinjiang itu "telah lama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China", yang menyatakan bahwa ada "upaya deradikalisasi" yang sedang berlangsung yang berfokus pada pendidikan, rehabilitasi dan pembelajaran bahasa China dan keterampilan tenaga kerja.
Kementerian luar negeri tidak menanggapi pertanyaan tentang tuduhan adanya campur tangan asing, termasuk kontak otoritas China dengan orang-orang Uighur yang tinggal di Australia.
Respons DFAT
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri dan Perdagangan mengkonfirmasi bahwa Pemerintah Australia mengetahui "tentang laporan" bahwa sejumlah warga Australia telah dimintai keterangan oleh Pemerintah Cina.
"Pemerintah memandang masalah ini dengan serius dan telah mengangkat isu ini kepada otoritas China," katanya.
"Siapa pun yang merasa khawatir harus menghubungi polisi."
