Surati KPU terkait OSO, Mensesneg Beralasan Jalankan Undang-Undang

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Jum'at 05 April 2019 14:13 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 05 606 2039452 surati-kpu-terkait-oso-mensesneg-beralasan-jalankan-undang-undang-uqawjL3pwY.jpg Mensesneg Pratikno (Foto: Ist)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membenarkan telah menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai calon anggota DPD RI. Surat itu respons atas putusan PTUN terkait pelarangan OSO sebagai calon anggota DPD lantaran menjabat ketua umum Partai Hanura.

"Kami intinya surat itu kita buat adalah merespons surat dari PTUN yang merujuk Pasal 116 Ayat 6 UU PTUN, yaitu UU 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU PTUN. Jadi, surat-surat yang semacam itu, jadi intinya setiap kali ada surat ketua PTUN, Mensesneg atas nama Presiden itu mengirim surat kepada pihak yang diwajibkan oleh PTUN untuk menindaklanjuti. Itu selalu begitu," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

(Baca Juga: Jokowi Kirim Surat Soal OSO, Ini Kata KPU

Pratikno menegaskan, surat dari Mensesneg kepada KPU juga bukan yang pertama dilakukan. Lagi pula, surat ke KPU diterbitkan untuk menjalankan undang-undang. "Itu sudah beberapa kali, sebagai tindaklanjut dari permohonan dari Ketua PTUN. Memang itu ada kewajiban dari Presiden di dalam UU PTUN tersebut," ujarnya.

"Makanya, di situ kan kalimatnya kan karena kita diminta oleh undang-undang untuk mengawal tindak lanjut, makanya kita kirim suratnya itu silakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," lanjut mantan Rektor UGM itu.

Oso 

Pratikno mempersilakan KPU sebagai penyelenggara Pemilu apakah akan menindaklanjuti surat dari Kemensesneg tersebut atau tidak. Pasalnya, lembaga yang dipimpin Arief Budiman juga punya landasan hukum sendiri atas putusan MK soal pelarangan anggota partai politik maju sebagai calon anggota DPD.

"KPU punya landasan hukum untuk menindaklanjutinya. Makanya, kita merujuknya kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu bukan pertama kali surat seperti itu, itu sudah berkali-kali. Siapa saja kepada menteri kepada KPY dan seterusnya," ujar Pratikno.

Sebelumnya, Meneseneg Pratikno menyurati KPU agar patuh dan menjalankan putusan PTUN Jakarta soal pencalonan OSO sebagai anggota DPD. Dalam putusan di PTUN, OSO selaku penggugat di dalam surat PTUN Jakarta Nomor W2.TUN1.287/HK.06/I/2019 itu.

Pada intinya menyatakan batalnya keputusan KPU tentang penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 tanggal 20 September 2018. Atau, OSO harus dimasukan ke dalam daftar calon tetap (DCT) peserta pemilu.

(Baca Juga: Soal Kasus OSO, KPU Dinilai Lalai sejak Awal

Adapun, isi surat dari Mesesneg yang beredar di kalangan wartawan, yakni:

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa dengan berdasarkan Pasal 116 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali dibahas terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

 

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor W2.TUN1.704/HK/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 kepada Presiden menyampaikan permohonan agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (Tergugat) untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT.

 

Sehubungan dengan hal tersebut, dan berdasarkan arahan Bapak Presiden, maka kami sampaikan surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimaksud beserta copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Saudara untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini