Pemantau Menilai Pemilu di Australia dan Hong Kong "Amburadul"

Agregasi BBC Indonesia, · Selasa 16 April 2019 08:17 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 16 605 2044026 pemantau-menilai-pemilu-di-australia-dan-hong-kong-amburadul-l1pmyDkarr.jpg WNI mengantre di depan TPS Townhall, Sydney, Australia. (Foto: Dok The Rock/Susan-Twinsho)

RATUSAN pemilih di luar negeri –di Australia dan Hong Kong– mengeluhkan kacaunya sistem pemilihan umum yang membuat banyak dari mereka kehilangan hak pilih.

Kaka Suminta, sekretariat jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), menyebut pemilu di luar negeri yang dilaksanakan lebih awal pada 8–14 April 2019 "amburadul" sehingga menyebabkan hak konstitusional warga negara terlanggar.

Tetapi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan hal tersebut terjadi karena para pemilih yang kurang tertib dalam mengikuti prosedur pemilihan.

Di Sydney, komunitas warga negara Indonesia (WNI) di Sydney, Australia, yang menamai diri mereka The Rock membuat petisi daring yang mendesak penyelenggara pemilu diulang.

(Baca juga: Gagal Berikan Hak Suara, Sejumlah WNI di Sydney Kecewa)

Petisi yang telah ditandatangani sekira 25.000 orang itu mengeluhkan bahwa dalam pemilu pad 13 April 2019, ratusan WNI tidak dapat memilih, padahal sudah mengantre sejak siang hari. The Rock menyebut dua TPS yang bermasalah adalah TPS Townhall dan KJRI Sydney.

Susan (39), WNI di Sydney yang juga salah satu inisiator petisi, menyayangkan keputusan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang langsung menutup pintu tempat penutupan pukul 18.00 walau saat itu, katanya, ratusan pemilih yang telah menunggu sekira dua jam masih mengantre di luar TPS.

Pemilu di Sydney. (Foto: Change.org)

Kebanyakan dari mereka adalah DPKLN (Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri) atau pemilih yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU memberikan waktu bagi mereka untuk mencoblos dari pukul 17.00 hingga 18.00 waktu setempat.

"Dari sekian banyak orang (DPKLN) hanya dikasih waktu satu jam. Apa make sense? (masuk akal?) Mereka (petugas TPS) langsung tutup pintu jam enam teng, enggak boleh masuk lagi," kata Susan.

Ia menyebut setidaknya 300 WNI gagal memilih gara-gara insiden itu.

(Baca juga: Komunitas Masyarakat Indonesia Membuat Petisi Pemilu di Sydney Diulang)

Kemudian Susan menyorot kacaunya sistem undangan pemilih. Ia menceritakan ibunya, yang sudah terdaftar di DPT, tidak menerima undangan sampai hari pemilihan.

Di TPS tempat dia mencoblos di Yagoona, lanjutnya, petugas-petugas TPS pun bekerja sangat lambat, membuat pemilih semakin panjang.

Susan mengatakan perwakilan komunitas The Rock akan segera menyerahkan petisi itu ke KJRI.

Sementara PPLN Sydney mengatakan penutupan pintu masuk gedung dilakukan pada pukul 18.00 karena izin pemakaian penggunaan gedung yang terbatas.

Kekacauan di Hong Kong

Kejadian yang serupa terjadi di Hong Kong, seperti dituturkan Sringatin, ketua Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI). Sringatin mengatakan setidaknya 50 WNI gagal memberikan hak pilih di TPS di Wanchai, Hong Kong, yang dibuka hingga sekira pukul 19.00.

Sringatin, yang terdaftar namun tidak mendapat undangan untuk memilih, mengatakan ia sendiri berhasil memberikan suara karena datang di pagi hari. Ia menceritakan kacaunya suasana pemilihan.

"Dari awal masalahnya adanya kekacauan sistem pengaturan barisan. Dari awal yang dapat undangan, tidak dapat undangan, terdaftar tapi enggak dapat undangan, semuanya dicampur jadi satu. Makanya, barisan semakin panjang. Itu memperlama pencoblosan," katanya.

Sringatin menambahkan, suasana pemilihan juga tidak sesuai peraturan yang ada. "Saya merasa enggak aman karena bilik pemilihan terbuka. Jadi bisa bayangkan, kita buka kertas begitu lebar di bilik terbuka, ini namanya bukan rahasia. Takut juga," ucapnya.

Pemilu di Hong Kong. (Foto: Dok Muthi Hidayati)

Sringatin lanjut mempertanyakan data pemilih yang digunakan penyelenggara pemilu. Ia mengatakan, selain tidak mendapatkan undangan, banyak juga pekerja migran yang tidak bisa memilih lewat metode pos karena tidak mendapat kertas suara.

"Kita mempertanyakan kalau KJRI enggak punya data baru kita karena setiap dua tahun sekali kita selalu renew contract. Setiap renew contact (perbarui kontrak) selalu ada perubahan data," kata Sringatin.

Selain di Australia dan Hong Kong, masalah terkait pemilihan di luar negeri dilaporkan dengan terjadinya antrean panjang, termasuk di Malaysia, Jepang, Belanda, dan Inggris.

Apa Reaksi KPU dan Bawaslu?

Komisioner KPU Viryan Aziz menyebut sebagian besar PPLN telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ia mengakui terjadi beberapa masalah di beberapa titik. Tapi itu, kata dia, terjadi karena kesalahpahaman.

Viryan menambahkan, hal tersebut terjadi pula karena masyarakat yang tidak tertib. "Masyarakat ini kan juga tidak tertib. Misalnya, sudah disampaikan pengurusan A5 itu sebagai dokumen kalau mau pindah memilih. (Mereka) datang ke KPPSLN tidak bawa A5, marah-marah 'Ini hak pilih warga negara'."

"Lho putusan Mahkamah Konstitusi kan sudah jelas pindah memilih dibatasi. Kalau semua orang serta-merta minta memilih dan dilayani itu bisa jadi ada masalah," ujar Viryan.

Dalam konferensi pers pada Senin 15 April 2019, Viryan mengatakan KPU sedang melakukan pertemuan tripartid dengan Bawaslu dan DKPP untuk membahas kasus yang terjadi di Sydney.

Sementara Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan pihaknya masih melakukan kajian untuk memutuskan rekomendasi apa yang akan mereka sampaikan ke KPU terkait kasus ini.

Implementasi Pemilu Amburadul

Sekretariat Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) –badan yang terdiri dari pengamat-pengamat pemilu– Kaka Suminta mengatakan implementasi pemilu di luar negeri amburadul sehingga menyebabkan hak konstitusional warga negara terlanggar.

Hal itu terjadi, kata Kaka, karena tidak akuratnya data pemilih dan kurangnya persiapan yang dilakukan KPU.

Contohnya, kata Kaka, jumlah pekerja migran menurut Migrant Care mencapai 6 hingga 7 juta jiwa. "Di DPT hanya terdaftar 2 juta jiwa. Ini gambaran yang cukup mencolok," kata Kaka.

Akibat tidak terdaftar itulah, ujarnya, para pekerja harus mendaftar menjadi DPKLN yang membuat TPS membeludak.

Kaka mengatakan, membeludaknya pemilih di TPS juga bisa saja terjadi karena dua metode pemilihan lain, yaitu metode pos dan Kotak Suara Keliling (KSK) tidak efektif.

Selain itu, Kaka mengkritik kompetensi petugas penyelenggara pemilu dalam melayani pemilih dan kontribusi KJRI untuk melancarkan pemilu.

"Konjen di sana harus dioptimalkan. Mereka sibuk dengan hal lain, jadi ini terabaikan," katanya.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini