Ketum PP Muhammadiyah Yakin Masyarakat Ingin Pilpres Berakhir Baik

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 23 April 2019 07:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 04 23 605 2046799 ketum-pp-muhammadiyah-yakin-masyarakat-ingin-pilpres-berakhir-baik-gb4DlfwUgp.jpg Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (Foto: Arif Julianto/Okezone)

JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir sepakat jika calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto bertemu dalam rangka rekonsiliasi nasional pasca-Pilpres 2019. Selain itu, Haedar juga mendorong terjadinya pertemuan antara tim sukses kedua paslon dan partai politik pengusung untuk menciptakan kondusivitas bangsa.

"Jadi kami malah tadi bersepakat pada pertemuan-pertemuan lain dari berbagai pihak, termasuk selain Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga antar-tim sukses," kata Haedar usai menghadiri silaturahmi pimpinan ormas Islam dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah dinas wapres, Jakarta, Senin 22 April 2019 malam.

"Karena tim sukses ini juga institusi terdekat, jadi bagaimana ada pertemuan antar-tim sukses, antar-parpol, antartokoh-tokoh masyarakat, di luar ormas-ormas keagamaan ini agar bersama-sama menciptakan situasi yang semakin kondusif karena kan bangsa ini milik bersama," jelasnya.

(Baca juga: JK Dorong Percepatan Pertemuan Jokowi-Prabowo untuk Wujudkan Rekonsiliasi Nasional)

Haedar percaya bahwa mayoritas masyarakat dan tokoh di negeri ini ingin Pemilu 2019 berakhir dengan baik dan sukses. Maka itu, ia menilai rekonsiliasi hal yang sangat tepat.

Haedar juga mengimbau agar sengketa hasil ataupun proses pemilu diselesaikan melalui mekanisme yang ada.

"Kami percaya bahwa mayoritas masyarakat dan para tokoh di negeri ini ingin pemilu berakhir dengan baik, sukses, dan satu-satunya jalan semuanya saya yakin semua berpaham ke situ," katanya.

"Ketika ada sengketa, kecurangan, dan berbagai hal yang diperselisihkan itu jalurnya konstitusi lewat Bawaslu dan MK," jelas dia.

Jokowi dan Prabowo Subianto. (Foto: Okezone)

Menurut Haedar, pesta demokrasi dikatakan berhasil apabila asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) terpenuhi, baik secara formal maupun substansial. Oleh karena itu, persoalan ini harus diupayakan bersama supaya persepsi publik tentang kejujuran dan keadilan terhadap institusi demokrasi dapat terpenuhi.

"Nah yang substansial tentu harus ada usaha bersama agar persepsi publik tentang kejujuran, keadilan, dan berbagai hal itu merasa terpenuhi, ketika institusi-institusi KPU, Bawaslu, MK, itu betul-betul juga menunjukkan kredibilitas yang tinggi," tuturnya.

(Baca juga: BIN: Masyarakat Sudah Dewasa, Bisa Jaga Keamanan Nasional Pasca-Pemilu)

Haedar mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sandaran masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi selama masa pesta demokrasi.

"Bahwa selalu ada kekurangan iya, tapi kita harus punya titik yang sama, bahwa ini negara hukum semua harus kita selesaikan secara baik," pungkas dia.(han)

(rzy)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini