KPU Provinsi Dilarang Buat Penghitungan Perolehan Kursi Parlemen

Antara, Jurnalis · Selasa 21 Mei 2019 18:30 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 21 606 2058502 kpu-provinsi-dilarang-buat-penghitungan-perolehan-kursi-parlemen-6CQZigaPhV.jpg Anggota KPU Hasyim Asy'ari (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat melarang KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk membuat penghitungan, perkiraan atau pun kalkulasi mengenai perolehan kursi parlemen serta calon terpilih, karena memang belum sampai tahapan tersebut.

"KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota hanya menetapkan hasil pemilu berupa perolehan suara, tidak sampai perolehan kursi dan calon terpilih," kata Anggota KPU Hasyim Asy'ari di Jakarta seperti dikutip Antaranews, Selasa (21/5/2019).

(Baca Juga: Ini Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pileg)

Dia mengatakan, KPU pusat baru menetapkan hasil pemilu secara nasional berdasarkan SK dan berita acara dari 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Jika tidak ada sengketa dari pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi (MK), KPU yang telah mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pada Selasa dini hari, akan menunggu selama 3x24 jam untuk menetapkan calon terpilih.

Dia mengatakan, produk hukum yang dapat menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah SK KPU pusat tentang Penetapan Hasil Pemilu secara nasional atau hasil perolehan suara.

Rekapitulasi KPU

Karena itu, batas waktu mengajukan sengketa hasil pemilu ke MK selama tiga hari setelah penetapan hasil pemilu (perolehan suara). "Kegiatan penetapan perolehan kursi dilakukan setelah proses sengketa hasil pemilu di MK tuntas. Sementara itu kegiatan penetapan calon terpilih dilakukan setelah penetapan perolehan kursi," kata dia.

KPU pusat berharap KPU provinsi dapat melakukan pengendalian, supervisi dan monitoring ketat terhadap kegiatan rekapitulasi hasil perolehan suara di provinsi wilayah kerjanya. (Baca Juga: Raih 85 Kursi di DPR, Golkar Sanjung Jokowi)

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini