nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPRD Sesalkan Langkah Pemprov DKI yang Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 14 Juni 2019 08:45 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 06 14 338 2066308 dprd-sesalkan-langkah-pemprov-dki-yang-terbitkan-imb-di-pulau-reklamasi-NWg0OwfOiD.jpg Bangunan di Pulau D, hasil reklamasi. (Foto : Harits Tryan Akhmad/Okezone)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menerbitkan Izin Mendirikan Banguman (IMB) untuk 932 bangunan yang terdiri atas 409 rumah mewah dan 212 kantor di lahan reklamasi Pulau C dan D.

IMB itu dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (DPMPTSP) DKI Jakarta atas nama Kapuk Naga Indah, pengembang Pulau D seluas 312 hektare dengan nomor IMB: 62/C.37a/31/-1.785.51/2018 terbit pada November 2018.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga geram dengan langkah Pemprov DKI tersebut. Ia mempertanyakan acuan DPMPTSP saat menerbitkan IMB di pulau reklamasi.

Politikus PDIP itu menyebut, seharusnya IMB itu tak bisa diterbitkan lantaran Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) masih masih di dalam tahap pembahasan antara legislatif dan eksekutif.

"Dasar pengeluaran IMB-nya apa? Karena kan belum ada keluar Perda zonasinya. Lah kok bisa tiba-tiba keluar IMB? Sementara dia membatalkan izin reklamasi yang lain," kata Pandapotan saat dikonfirmasi, Kamis, 13 Juni 2019.

Pulau reklamasi (Dok Okezone)

Menurut dia, langkah yang dilakukan DPMPTSP menyalahi aturan karena tak mempunyai landasan hukum yang kuat.

"Ini menyalahi aturan. Bagaimana dia (PTSP) bisa mengeluarkan IMB, sedangkan IMB harus ada perda zonasainya. Apakah itu layak untuk pembangunan, apakah fasos, fasum, jalur hijau, atau apa? Makanya harus ada zonasinya perdanya," ujarnya.


Baca Juga : Ini Penjelasan Anies soal IMB di Pulau Reklamasi yang Disebut Terbit 'Diam-Diam'

Ia menyebut, IMB yang dikeluarkan itu sewaktu-waktu bisa dibatalkan karena tak memiliki landasan hukum yang kuat. Dirinya mengkhawatirkan pemberian IMB itu tak tepat sasaran karena melalui mekanisme yang salah.

"Bisa (dibatalkan). Dasarnya apa dasar mengeluarkan IMB-nya? Saya pengen tahu kan dasarnya apa? Kedua IMB-nya itu kepada siapa diberikan. Apakah ke personal atau kepada siapa?" kata dia.

Baca Juga : Anies Tak Akan Bongkar 932 Bangunan yang Telah Memiliki IMB di Pulau Reklamasi

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini