KPU Bersiap Hadapi Gugatan Pileg 2019 di MK

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Senin 01 Juli 2019 16:43 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 01 606 2073200 kpu-bersiap-hadapi-gugatan-pileg-2019-di-mk-jePTlf1Vwm.jpg Komisioner KPU Ilham Saputra (Foto: Okezone)

JAKARTA - Usai menuntaskan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 untuk pemilihan presiden (Pilpres). Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung mempersiapkan sejumlah alat bukti untuk menghadapi gugatan pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

"Kami besok akan mengumpulkan KPU provinsi untuk melakukan membicarakan apa saja yang dimohonkan kepada kami. Kami akan siapkan jawabannya dan berkoordinasi dengan tim kuasa hukum kami," kata Komisioner KPU, Ilham Saputra kepada wartawan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Ilham membeberkan, kali ini ada 339 permohonan perkara sengketa pileg yang telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). "Informasinya ada 339 permohonan," ujarnya

Baca Juga: MK Terima 339 Gugatan Sengketa Pileg, Mulai Disidang dari 9 Juli 

Untuk menghadapi itu, KPU menunjuk lima tim kuasa hukum yang mendampingi KPU dalam PHPU 2019. Kelima tim ini telah dibagi pembagian kerjanya berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk menangani sejumlah sengketa yang diajukan partai politik.

"Misalnya, AnP Lawfirm itu dapatnya apa saja (menangani gugatan pileg dari parpol tertentu). Saat ini, ada lima firma hukum yang mendampingi kami untuk menghadapi PHPU pileg di MK, " tuturnya.

Mahkamah Konstitusi 

Ilham menambahkan, hampir semua partai politik mengajukan sengketa hasil Pileg ke MK. Adapun sejak 5 Juli hingga 12 Juli, MK memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa PHPU untuk menyerahkan alat bukti.

"Baru kita mulai itu Senin berikutnya sidang selama beberapa hari, baru nanti diputuskan.

Waktu persidangan dilaksanakan selama 14 hari kerja," tutupnya.

Untuk diketahui, ada 11 partai politik peserta Pemilu 2019 melayangkan puluhan gugatan sengketa perselisihan hasil Pileg DPR RI ke MK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Partai Berkarya paling banyak mengajukan gugatan, yakni sebanyak 34 permohonan.

Disusul Partai Gerindra, tercatat ada 11 permohonan. Permohonan meliputi daerah pemilihan Sumatera Utara II, Riau II, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta II, Jawa Barat IV, Jawa Barat VIII, Jawa Timur I, Nusa Tenggara Timur II, Kalimantan Barat I, Papua, dan Papua Barat.

Kemudian, ada Partai Golkar mengajukan delapan permohonan. NasDem mengajukan delapan permohonan. Dilanjut Partai Demokrat delapan permohonan, meliputi daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat I, Jawa Tengah III, Banten I, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan III, Papua dan Papua Barat.

Baca Juga: Manajemen Krisis Petugas KPPS pada Pemilu 2019 Tak Berjalan Baik 

PDIP mengajukan enam permohonan. Disusul PAN mengajukan lima permohonan, kemudian PKS mengajukan dua permohonan. Terakhir, PKPI mengajukan satu permohonan, yakni untuk daerah pemilihan Papua.

Sementara lima partai politik lainnya, yakni PBB, PSI, Perindo, Garuda dan Hanura terpantau tidak mengajukan permohonan gugatan sengketa hasil Pileg ke MK.

(Ari)

Berita Terkait

Pemilihan Legislatif

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini