JK Ungkap Perbedaan Penanganan Konflik Aceh dan Papua
PADANG - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyebut bahwa penanganan konflik di Aceh dan Papua berbeda. Sebab, masing-masing daerah memiliki karakter yang tidak sama meskipun keduanya diberikan kewenangan otonomi khusus (otsus) dengan anggaran yang besar.
"Suatu daerah mempunyai karakter dan juga penanganan yang berbeda, walaupun anggaran untuk kedua provinsi tersebut, dibandingkan dengan daerah lain, itu per penduduknya jauh berbeda, tapi tetap saja ada ketidakpuasan sehingga menimbulkan masalah," kata JK dalam acara Silaturahmi Wapres bersama Pemerintah dan Masyarakat Sumatera Barat di Hotel Grand Inna, Padang, sebagaimana dikutip dari laman Antaranews, Senin (2/9/2019) malam.
JK mengatakan, Aceh menjadi daerah yang aman sejak ditandatangani Perjanjian Helsinki, sebagian bentuk kesepakatan antara pemerintah dan pejuang kemerdekaan Aceh saat itu.
"Aceh menjadi sangat aman sejak 15 tahun lalu, setelah perdamaian kita lakukan dan otonomi khusus diberlakukan untuk dua provinsi tersebut. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Papua tetap bergejolak sampai kemarin," tambahnya.
Menurut JK, persoalan di Papua disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pemerintah pusat, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan pembangunan di daerah.
"Ini termasuk bermacam-macam kemungkinan, antara lain pemerintahan yang tidak memuaskan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan akibat pendidikan tidak merata sehingga menimbulkan kesenjangan, tidak memberikan pendapatan yang baik kepada masyarakat," tuturnya.
