JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai wacana pelarangan penggunaan cadar atau niqab di instansi pemerintah sebagai persoalan privat. Persoalan tersebut tidak seharusnya di intervensi pemerintah.
"Kalau saya menggaris bawahi, itu ruang privat, kalau ruang privat itu paling enak jangan terlalu diintervensi oleh negara. Karena negara bagaimana pun mengatur di ruang publik," kata Mardani di DPR, Kamis (31/10/2019).
Baca Juga: Penggunaan Cadar bagi Mahasiswi Dikhawatirkan untuk Nyontek & Perjokian
Kendati begitu, kata Mardani, dirinya tidak tahu pasti apakah ada hukum yang mengatur persoalan niqab tersebut bagi umat Islam. Untuk itu, ia meminta agar melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar mengeluarkan fatwa dalam penggunaan cadar tersebut.
"Saya tak terlalu tahu hukum menggunakan cadar, makanya enak MUI membuat fatwa terkait cadar ini. Kala dia (cadarnya) tak wajib ya enggak masalah. Tapi kalau dia ada dasarnya saya agak khawatir ini masuk di ruang privat. Karena itu, harus hati-hati masuk ke ruang privat," tuturnya.

Menurut Mardani, langkah terbaik untuk mengantisipasi persoalan keamanan dari ancaman radikalisme merupakan penegakkan dialog dan hukum. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah khususnya Kemenag fokus dalam persoalan itu.