nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sofa Talk, Cara Indonesia Perbaiki Metode Kerja DK PBB dengan Nilai Musyawarah untuk Mufakat

Rachmat Fahzry, Jurnalis · Senin 16 Desember 2019 15:06 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 16 18 2142476 sofa-talk-cara-indonesia-perbaiki-metode-kerja-dk-pbb-dengan-nilai-musyawarah-untuk-mufakat-nGf6Zfjq4i.jpg Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu fabian Alphyanto Ruddyard. (Foto/Kemenlu)

JAKARTA – Indonesia berkontribusi untuk memperbaiki metode kerja Dewan Keamanan PBB, salah satunya sofa talk yang terinspiorasi dari nilai-nilai musyawarah untuk mufakat.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu, Febrian Alphyanto Ruddyard kepada wartawan saat memaparkan pencapaian Indonesia selama menjadi anggota DK PBB sepanjang 2019.

“Sofa talk adalah pertemuan informal, tanpa agenda dan meeting record untuk bahas isu-isu secara terbuka,” kata Febrian di Jakarta, Senin (16/12/2019).

Indonesia juga berkontribusi menggabungkan sejumlah pertemuan Komite Sanksi terkait terorisme untuk efisiensi pertemuan Dewan Keamanan.

Baca juga: Pimpin Sidang Dewan Keamanan PBB, Menlu Retno Cerita Keberhasilan Mayor Gembong asal Indonesia

Baca juga: Batik "Mendominasi" Dalam Sidang Dewan Keamanan PBB

Indonesia lanjut, Febrian mengundang negara-negara anggota tidak tetap DK untuk menyampaikan pandangan terkait isu-isu Kawasan.

Selain berkontribusi untuk perbaikan metode kerja Dewan Keamanan PBB, Indonesia sepanjang menjadi anggota DK PBB pada 2019 juga menggagas co-sponsor dan kontributor berbagai resolusi, Presidential Statement.

Dia melanjutkan selama menjadi anggota DK, Indonesia juga menjadi Co-penholders untuk isu Afghanistan dan Palestina

“Ketua sejumlah Komite Sanksi DK PBB mengenai terorisme dan perlucutan senjata,” ujarnya.

“Serta pertemuan Arria-Formula mengenai pembangunan pemukiman ilegal Israel di Palestina saat Presidensi Indonesia bulan Mei 2019.”

Febian menambahkan Indonesia menjadi 10 negara kontributor terbesar untuk misi pemeliharaan perdamaian (MPP).

Ia mengutip data PBB per 31 Oktober 2019, Indonesia berada di “peringkat ke-8 dari 120 Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, dengan jumlah personel 2.920, di antaranya 123 perempuan”.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini