Polisi Tahan 2 Tersangka Robohnya Gedung SDN Samaran 2

Syaiful Islam, Okezone · Rabu 26 Februari 2020 04:00 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 26 519 2174141 polisi-tahan-2-tersangka-robohnya-gedung-sdn-samaran-2-p61DJ3eCvf.jpg Polisi mengawal dua tersangka dugaan korupsi proyek rehabilitasi ruang kelas SDN Samaran 2 (Okezone.com/Syaiful)

SURABAYA – Polisi dua tersangka kasus ambruknya ruang kelas SD Negeri Samaran 2, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur yang terjadi, pada Jumat 17 Januari 2020. Kedua tersangka diduga terlibat korupsi proyek rehabilitasi ruang kelas itu, sehingga kekuatan bangunannya jelek.

"Dua tersangka yang kami tahan diduga telah melakukan tindak pidana korupsi kegiatan rehabilitasi ruang kelas SDN Samaran 2," ujar Kapolres Sampang, AKBP Didit Bambang Wibowo Saputro, Selasa (25/2/2020).

Kedua tersangka adalah Dwi Cahya Febriyanto (29) warga Kelurahan Rongtengah, dan Halili (50) warga Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kota Sampang.

 sdn samaran 2

Ruang kelas SDN Samaran 2 roboh (Okezone.com/Syaiful)

Keduanya diduga terlibat dalam pengerjaan proyek rehabilitasi ruang kelas IV, V dan VI SDN 2 Samaran. Proyek senilai Rp149.900.000 itu dibiaya dari Dana Alokasi Umum yang masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Dwi Cahya Febriyanto, kata Didit, merupakan pelaksana lapangan dengan masa kerja 100 hari. Sementara Halili sebagai konsultan pengawas.

"Hasil pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN Samaran 2 mengalami perubahan struktur atap menjadi melengkung dan membahayakan sejak Mei 2019. Ruang kelas IV dan V ambruk pada 17 Januari 2020," ucapnya.

Pengembangan pada tahap penyelidilikan dan penyidikan dari petugas menyebutkan jika tim tenaga ahli dalam proses pemeriksaan di lokasi kejadian, ditemukan beberapa pekerjaan yang terpasang tidak seusai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan gambar teknik yang telah ditetapkan dalam kontrak kegiatan rehabilitasi ruang kelas itu.

Motif yang dialakukan dua tersangka, menggunakan CV milik orang lain atau pinjam bendera, serta mengurangi dimensi dan jenis material tidak sesuai spesifikasi dan RAB. "Akibat kejadian tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp133.547.272," kata Didit.

Keduanya diancam dengan Pasal 2 Sub Pasal 7 (Ayat) 1 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Ancaman pidana kepada semua tersangka, minimal dipenjara enam tahun dan maksimal 20 tahun," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini