Parlemen China Menyetujui Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong

Rachmat Fahzry, Okezone · Kamis 28 Mei 2020 16:18 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 28 18 2221023 parlemen-china-menyetujui-undang-undang-keamanan-nasional-hong-kong-wcSrFG3x9x.jpg Kongres Rakyat Nasional China di Balai Besar Rakyat, Beijing. (Foto/Wikimedia Commons)

BEIJING - Badan pembuat undang-undang China menyetujui Rancangan Undang-Undang Nasional Hong Kong, Kamis (28/5/2020).

Persetujuan diperoleh setelah Kongres Rakyat Nasional (NPC), mengeluarkan resolusi dalam sidang parlemen terakhirnya. Sebanyak 2.878 suara setuju penyusunan RUU, satu menentang, dan enam abstain.

Setelah itu, resolusi akan diserahkan kepada komite NPC, yang akan berkonsultasi dengan pemerintah Hong Kong dan Komite Hukum Dasar, untuk menyusun RUU Keamanan Nasional.

Menurut rancangan yang dipresentasikan kepada NPC pada pekan lalu, undang-undang tersebut akan mengatur perbuatan melawan hukum, seperti upaya memisahkan diri atau merdeka dari China, subversi atau merongrong otoritas pemerintah pusat.

Baca juga: Demo di Hong Kong Meningkat, Xi Jinping Desak Militer China Bersiap Menghadapi Pertempuran

Baca juga: Pemimpin Hong Kong: UU Keamanan Nasional Tak Ancam Prinsip "Satu Negara Dua Sistem"

Foto/Asia Times

Kemudian terorisme atau penggunaan kekerasan atau intimidasi terhadap masyarakat, aktivitas entitas asing yang mengintervensi Hong Kong.

Di bawah undang-undang tersebut, pemerintah Hong Kong juga akan diminta untuk mendirikan lembaga baru untuk menjaga kedaulatan, serta mengizinkan lembaga dari China beroperasi di Hong Kong sesuai kebutuhan.

Para kritikus sangat menentang rencana itu, mereka percaya UU akan merusak prinsip "satu negara, dua sistem" dan menghancurkan status Hong Kong sebagai salah satu pusat keuangan dunia.

Banyak juga yang khawatir sistem peradilan Hong Kong akan dibuat mirip dengan yang berlaku di China.

"Hampir semua kasus tentang keamanan nasional digelar secara tertutup. Tidak pernah jelas apa dakwaan dan buktinya.," Johannes Chan, profesor ilmu hukum di University of Hong Kong.

"Terminologi keamanan nasional sangat kabur dan bisa mencakup berbagai hal," tuturnya.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini