Pejabat AS: Indonesia Akan Terima Miliaran Dolar Jika Normalisasi Hubungan dengan Israel

Muhaimin, Sindonews · Rabu 23 Desember 2020 09:51 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 23 18 2332597 pejabat-as-indonesia-akan-terima-miliaran-dolar-jika-normaliasi-hubungan-dengan-israel-FeBIK5kIBR.jpg CEO Korporasi Keuangan Pembangunan Adam Boehler. (Foto: Reuters)

YERUSALEM - Indonesia dapat menerima kucuran dana miliaran dolar atau setara triliunan rupiah dalam pembiayaan tambahan Amerika Serikat (AS) jika menyetujui dorongan Presiden Donald Trump untuk membangun hubungan dengan Israel. Hal itu disampaikan seorang pejabat AS dalam sebuah wawancara di Yerusalem.

Kepala Eksekutif Korporasi Keuangan Pembangunan (DFC) AS Adam Boehler mengatakan bahwa DFC Internasional Amerika — sebuah badan pemerintah AS yang berinvestasi di luar negeri — dapat melipatgandakan portofolio USD1 miliar (Rp14,2 triliun) saat ini jika Indonesia mengembangkan hubungan dengan Israel.

BACA JUGA: Kemlu Tegaskan Tak Ada Pembahasan Normalisasi Hubungan RI-Israel

"Kami sedang membicarakannya dengan mereka," kata Boehler, seperti dikutip Bloomberg, Selasa (22/12/2020) malam. "Jika mereka siap, mereka siap dan jika mereka siap maka kami akan dengan senang hati mendukung secara finansial lebih dari apa yang kami lakukan.”

Dia mengatakan dia tidak akan terkejut jika pendanaan organisasinya untuk Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, didorong oleh "satu atau dua miliar dolar lebih."

Sejauh ini, Indonesia — seperti yang ditegaskan Presiden Joko Widodo — tidak akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel sebelum negara Palestina yang merdeka terbentuk.

Para pemimpin Amerika dan Israel mengatakan mereka mengharapkan lebih banyak negara untuk bergabung dalam gelombang perjanjian normalisasi dengan Israel yang diumumkan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko.

BACA JUGA: DPR: Indonesia Tak Akan Buka Hubungan Bilateral dengan Israel

AS juga berharap Oman dan Arab Saudi akan bergabung, meskipun Boehler mengatakan pendanaan DFC untuk kedua negara tersebut akan dibatasi karena organisasi tersebut tidak diizinkan untuk berinvestasi secara langsung di negara-negara berpenghasilan tinggi.

Boehler berada di Israel sebagai bagian dari delegasi bersama menantu yang juga penasihat senior Trump; Jared Kushner. Berikutnya di Maroko, Boehler mengatakan dia akan mengumumkan pembukaan cabang Prosper Africa pertama di Afrika Utara, sebuah inisiatif untuk meningkatkan bisnis antara AS dan Afrika.

Dia juga mengatakan agensinya kemungkinan akan menjadi bagian dari sindikat utang untuk membantu membiayai penjualan pelabuhan terbesar Israel di kota Haifa utara. Perusahaan Amerika dan perusahaan Emirat telah menunjukkan minat dalam tender tersebut, dan Boehler mengatakan dia akan melihat tawaran yang melibatkan orang Amerika atau sekutu seperti UEA.

Sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi, Boehler membantu membentuk pendanaan bersama USD3 miliar oleh Israel-Emirat-AS yang berbasis di Yerusalem untuk berinvestasi secara regional. Kepala pendanaan tersebut, penasihat senior Kedutaan Besar AS Aryeh Lightstone, mengatakan sejauh ini AS sedang melakukan uji tuntas pada lebih dari 10 kesepakatan potensial.

Salah satu yang pertama adalah pipa minyak di Israel, dan Boehler mengatakan lebih banyak lagi yang sedang diteliti karena AS mencari cara untuk memperluas ekspor gas alam negara itu ke negara-negara Asia Tengah atau Eropa untuk membantu melawan pengaruh Rusia dan China. "Ini area yang menarik, dan ini adalah pasar yang sering tidak dimainkan oleh Amerika Serikat," kata Boehler.

Di tempat lain di dunia, Boehler mengatakan prioritas sebelum pemerintahan Trump lengser dari Gedung Putih bulan depan adalah membantu negara-negara Amerika Latin yang berutang miliaran ke China untuk proyek infrastruktur, dengan membiayai kembali utang mereka.

"Kami sedang dalam diskusi intensif untuk melihat apakah kami dapat melakukan sesuatu di sana, di mana mereka membutuhkan bantuan dari segi pembangunan, dan ini adalah kesempatan bagi mereka untuk keluar dari bawah China," katanya. "Kami akan melihat apakah kita bisa menyelesaikannya sebelum 20 Januari."

Sementara itu, Presiden terpilih AS Joe Biden telah berjanji untuk membalikkan banyak kebijakan pendahulunya. Namun, Boehler mengatakan agensinya menikmati dukungan bipartisan dan dia mengharapkan keberlanjutan di bawah pemerintahan baru.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini