MUSCAT - Sultan Oman telah mengeluarkan undang-undang baru tentang penunjukan putra mahkota, pertama kalinya dalam sejarah negara itu. Menurut keputusan kerajaan, undang-undang tersebut ditujukan untuk menciptakan transfer kekuasaan yang lebih "spesifik dan stabil".
Sultan Haitham bin Tariq mengeluarkan dua keputusan kerajaan pada Senin (1/11/2021), satu untuk parlemen Oman, yang dikenal sebagai Dewan Syura, dan satu untuk mekanisme suksesi baru, demikian dilaporkan televisi pemerintah.
BACA JUGA: Sultan Qaboos Mangkat, Haitham bin Tariq Ditunjuk sebagai Pemimpin Baru Oman
"(Unsur) paling signifikan... adalah membangun mekanisme spesifik dan stabil untuk transfer otoritas pemerintahan dan mekanisme untuk menunjuk putra mahkota," kata dekrit kerajaan yang dibacakan di TV pemerintah sebagaimana dilansir Al Araby, Selasa (12/1/2021).
Menurut konstitusi Oman, keluarga kerajaan harus menentukan penerus sultan dalam waktu tiga hari setelah tahta dikosongkan. Jika keluarga tidak menyetujui sebuah nama, seseorang yang dipilih oleh sultan akan disebutkan namanya.
Sultan harus menjadi anggota keluarga kerajaan, serta "Muslim, dewasa, rasional dan anak sah dari orang tua Muslim Oman".
Sultan Haitham naik takhta Januari 2020 setelah kematian sepupunya, Sultan Qaboos, pendiri Oman modern.
Qaboos belum menikah dan tidak memiliki ahli waris, yang berarti suksesi diputuskan dalam pertemuan keluarga kerajaan yang memilih untuk membuka surat tertutup yang telah dia siapkan, merinci preferensinya.
BACA JUGA: Media: Oman Akan Jadi Negara Berikutnya yang Jalin Hubungan dengan Israel
Penguasa kerajaan yang baru menikah dan memiliki empat anak, dua laki-laki dan dua perempuan, menurut media Oman.
Qaboos mengubah bekas daerah terpencil di Semenanjung Arab menjadi negara modern dengan kebijakan netralitas dan non-campur tangan yang kuat yang membuatnya dihormati di kawasan ini dan sekitarnya.
