Ini Alasan China Halangi PBB Kecam Kudeta Militer Myanmar

Agregasi BBC Indonesia, · Kamis 04 Februari 2021 07:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 04 18 2356175 ini-alasan-china-halangi-pbb-kecam-kudeta-militer-myanmar-gc8yQozAF4.jpg Penangkapan Aung San Suu Kyi dan kudeta militer di Myanmar (Foto: Reuters)

CHINA - Pemerintah China menghalangi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan untuk mengutuk kudeta militer di Myanmar.

Seperti diketahui, Dewan Keamanan PBB menggelar rapat terkait Myanmar, Selasa (02/02). Namun mereka gagal menyepakati pernyataan bersama karena China menolak memberikan persetujuan.

Dukungan China terhadap pernyataan bersama itu vital karena mereka memiliki hak veto sebagai anggota permanan Dewan Keamanan PBB.

Sebelum rapat digelar, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner mengutuk keras kudeta yang terjadi usai militer menolak mengakui hasil pemilu November lalu.

Schraner mengatakan situasi yang terjadi di Myanmar saat ini merupakan bencana bagi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kii yang memenangkan pemilu.

(Baca juga: Studi: Pandemi Covid-19 Bersihkan Udara Tapi Tingkatkan Suhu Panas Bumi)

Warga Myanmar memukul panci dan wajan, serta bunyikan klakson sebagai protes kudeta militer

Adapun G7, kelompok berisi negara-negara dengan ekonomi maju, yaitu Kanada, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Italia, Jerman, dan Uni Eropa, menyatakan sangat mencemaskan demokrasi di Myanmar.

"Kami menyerukan kepada militer untuk segera mengakhiri keadaan darurat, memulihkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis, membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil, dan untuk menghormati hak asasi manusia serta supremasi hukum," begitu pernyataan resmi G7.

(Baca juga: Biden Diminta Wujudkan Janji Reformasi Kepolisian)

Lalu mengapa China menghalangi langkah PBB?

"Melalui kebijakan luar negeri yang bisa dianggap manipulatif, China tampaknya memberi sinyal bahwa mereka diam-diam mendukung, kalau tidak mau dibilang mendukung secara tegas, tindakan para jenderal itu," kata pakar Myanmar di Universitas Nasional Singapura, Elliott Prasse-Freeman.

"Mereka seperti ingin menyatakan bahwa ini adalah masalah internal Myanmar dan yang mereka saksikan adalah perombakan kabinet, sebagaimana yang dikabarkan media massa milik pemerintah China."

Walau menurutnya pernyataan PBB tidak akan berdampak langsung, Elliott menyebut langkah itu bisa menjadi langkah pertama untuk menyatukan respons internasional terhadap kudeta di Myanmar.

"Itu tampaknya tidak akan terjadi," ujarnya.

Sementara itu, Sebastian Strangio, penulis dan editor isu Asia Tenggara di The Diplomat mengatakan sikap China terhadap kudeta ini konsisten dengan seluruh skeptisisme mereka terhadap intervensi internasional.

Selama beberapa hari terakhir, China menyebut sanksi atau tekanan internasional hanya akan memperburuk keadaan di Myanmar.

Walau secara strategis mendapatkan keuntungan dari pengucilan Myanmar oleh Barat, menurut Strangio, tidak berarti China menyetujui kudeta itu.

"China memiliki hubungan yang cukup baik dengan Partai NLD dan berinvestasi banyak untuk membangun hubungan dengan Aung San Suu Kyi,” terangnya.

"Dengan kembalinya militer ke tampuk kekuasaan, sebenarnya China kini harus berurusan dengan institusi di Myanmar yang secara historis paling mencurigai mereka," lanjutnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini