DPR Minta Larangan Mudik Diperjelas Cakupan Wilayahnya
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Pertaonan Daulay mengaku pihaknya mendukung langkah pemerintah yang melarang mudik Idul Fitri 2021 lantaran Indonesia masih dilingkupi pandemi Covid-19. Namun Saleh juga meminta agar larangan itu juga mengatur soal kapan larangan tersebut mulai diterapkan.
"Jadi kalau sudah dilarang ya dilarang aja, supaya ini tidak terjadi ya seperti rutinitas (mudik) kita yang sebelum (ada) Covid-19 ini," kata Saleh saat dihubungi, Sabtu (27/3/2021).
"Ini kan sebenarnya dilarang ini bukan untuk kita, tapi untuk keselamatan kita, sehingga tidak ada persebaran covid-19 atau pun tidk menunjukkan klaster-klaster baru. Di mana ada mutasi satu kota ke kota lain cukup besar itu harus diperhatikan," tuturnya.
Di sisi lain, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta kepada pemerintah agar membuat cakupan wilayah yang jelas terkait kebijakan larangan mudik ini. Misalnya, untuk satu kabupaten/kota ke kota lain yang relatif berdekatan wilayahnya ini belum diatur secara rinci seperti apa.
"Ini kan belum jelas, misalnya dari semarang ke salatiga, atau semarang ke kabupaten sebelahnya misalnya, atau dari bekasi ke karawang boleh gak, batasan-batasan itu ada gak. Nah itu ketentuannya menjadi penting sehingga ada beda mana aturan yang sudah ditegakkan, mana yang tidak ditegakan," ujarnya.
