AS Pulihkan Rp3,4 Triliun Bantuan Dana untuk Palestina

Rahman Asmardika, Okezone · Kamis 08 April 2021 10:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 08 18 2391251 as-pulihkan-rp3-4-triliun-bantuan-dana-untuk-palestina-MAhxy1eUSJ.jpg Foto: Reuters.

WASHINGTON, DC - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana untuk memberikan bantuan senilai USD235 juta (sekira Rp3,4 Triliun) kepada warga Palestina, memulihkan sebagian dari bantuan yang dipotong oleh pendahulunya, Donald Trump.

"Bantuan luar negeri AS untuk rakyat Palestina melayani kepentingan dan nilai penting AS," kata Menter Luar Negeri AS, Antony Blinken sebagaimana dilansir BBC.

BACA JUGA: AS Kucurkan Bantuan Kemanusiaan Covid-19 Senilai Rp216 Miliar untuk Palestina

"Ini memberikan bantuan kritis kepada mereka yang sangat membutuhkan, mendorong pembangunan ekonomi, dan mendukung pemahaman Israel-Palestina, koordinasi keamanan dan stabilitas. Itu juga sejalan dengan nilai-nilai dan kepentingan sekutu dan mitra kami.

"Amerika Serikat berkomitmen untuk memajukan kemakmuran, keamanan, dan kebebasan bagi Israel dan Palestina dengan cara yang nyata dalam waktu dekat, yang penting dalam dirinya sendiri, tetapi juga sebagai alat untuk maju menuju solusi dua negara yang dinegosiasikan," ujarnya.

Blinken mengatakan rencana bantuan AS termasuk USD75 juta dalam bantuan ekonomi dan pembangunan di Tepi Barat dan Gaza dan USD10 juta untuk program pembangunan perdamaian melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAid). Sementara dua pertiga dana itu, sebesar USD150 juta, akan disumbangkan ke badan PBB untuk pengungsi Palestina (Unrwa), yang telah menderita krisis keuangan sejak kehilangan USD360 juta dari dana AS pada 2018.

Biden ingin "memulihkan keterlibatan yang kredibel" oleh Palestina dalam pembicaraan damai yang telah lama terhenti dengan Israel.

BACA JUGA: AS Salurkan Bantuan Rp77 Miliar kepada Palestina untuk Perangi Virus Corona

Para pemimpin Palestina menuduh Trump sangat bias terhadap Israel.

Mereka menolak rencana perdamaian yang dia ungkapkan tahun lalu yang membayangkan pengakuan kedaulatan Israel atas permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki dan Lembah Yordania, dan Yerusalem yang menjadi "ibu kota tak terbagi" Israel.

Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur dalam perang Timur Tengah 1967. Sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman itu ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini