Makelar Pengadaan RTH Kota Bandung Dituntut 9 Tahun Penjara

Agung Bakti Sarasa, Koran SI · Selasa 25 Mei 2021 23:00 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 25 525 2415561 makelar-pengadaan-rth-kota-bandung-dituntut-9-tahun-penjara-Tou2pb0Tpf.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

BANDUNG - Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Dadang Suganda, makelar pengadaan tanah ruang terbuka hijau (RTH) untuk Pemerintah Kota Bandung tahun 2012-2013, Dadang Suganda 9 tahun penjara.

Dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Budi Nugraha menyatakan, terdakwa kasus suap pengadaan RTH tersebut melanggar pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal itu sebagaimana tertuang dalam dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

"Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 9 tahun dikurangi masa tahanan, denda Rp1 miliar subsider kurungan enam bulan," ujar Budi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (25/5/2021).

Budi juga mengatakan, KPK membebankan kerugian negara sebesar Rp19 miliar dikurangi beberapa sertifikat tanah dan bangunan. Jika terdakwa tidak mampu membayar kerugian negara, kata Budi, maka harta bendanya akan disita untuk negara.

"Jika tidak memiliki harta benda diganti kurungan penjara selama 2 tahun," sebutnya seraya menambahkan, hingga saat ini, KPK sudah menyita 65 sertifikat tanah dan dua unit mobil dari tangan terdakwa.

Usai persidangan, Dadang Suganda mengaku kecewa atas tuntutan KPK. Menurutnya, tuntutan KPK berlebihan jika dibandingkan terdakwa lainnya, seperti Herry Nurhayat yang hanya dituntut 4 tahun penjara.

"Tuntutan jaksa berlebihan. Herry aja empat tahun, kenapa saya sembilan tahun? Tapi finalisasi nanti di majelis hakim, saya berharap ada keadilan," ungkapnya.

Baca Juga : Tim Kajian UU ITE Janji Bakal Revisi Pasal Karet

Dadang juga menolak cap sebagai makelar. Dia menegaskan, dalam kasus ini, dirinya hanya menjual tanah kepada Pemerintah Kota Bandung. Hal itu, kata dia, harus dicermati secara jeli oleh KPK.

"Saya masih disebut makelar, padahal saya penjual tanah dan menjual ke pemerintah," katanya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini