Indonesia Bakal Hadapi Kekeringan dan Banjir di Waktu Bersamaan, Ini Antisipasi BNPB
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi kekeringan hidrometeorologis hingga dua dasarian ke depan.
Meskipun, sebagian besar wilayah Indonesia yang akan memasuki musim hujan pada September hingga November 2021. Namun, sebagian wilayah justru mengalami kekeringan, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali dan Jawa Timur.
Merespon hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui surat nomor B-121/BNPB/DII/BP.03.02/08/2021, menyampaikan peringatan dini dan meminta kepala daerah di provinsi tersebut untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan meteorologis.
Potensi bahaya yang perlu diantisipasi yaitu berkurangnya persediaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian, kebakaran semak, hutan, lahan dan pemukiman.
Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Prasinta Dewi mengatakan ada beberapa langkah kesiapsiagaan. “Pertama, pemerintah daerah diminta untuk melakukan pemantauan dan peninjauan lapangan bersama dinas-dinas terkait untuk mengantisipasi dan menangani terjadinya kekeringan serta potensi kebakaran hutan, lahan dan semak,” katanya dalam keterangan yang diterima, Rabu (1/9/2021).
Kedua, kepala daerah mengambil langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat terkait ancaman kekeringan di daerah masing-masing.
“Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak kekeringan meteorologis sehingga masyarakat dapat menghemat penggunaan air bersih dan juga melakukan budidaya pertanian yang tidak membutuhkan banyak air,” kata Prasinta.
Pemerintah daerah diharapkan untuk aktif dalam mengkampanyekan hemat air, salah satunya dengan memanfaatkan air limbah rumah tangga yang relatif bersih untuk digunakan kembali.
Masih terkait dengan langkah kedua ini, Prasinta menekankan pada upaya antisipasi kekeringan dengan penyiapan logistik dan peralatan seperti tangki air bersih dan pompa air di lokasi yang membutuhkan.
Ketiga, kesiapsiagaan dengan memanfaatkan sistem informasi yang dikelola Lapan dan BMKG, pengecekan serta penyiapan sarana dan prasarana yang membantu pemadaman.
Ia juga menekankan pada koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam kesiapan mekanisme tanggap darurat serta penyiapan untuk mempelajari rencana kontinjensi dan penyiapan rencana operasi. Langkah ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan setempat.
