Sosok Penting Gajah Mada Menggerakkan Politik dan Pemerintahan Majapahit
Pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan keadaan pemerintahannya terhadap pemerintahan pusat yang diketuai oleh Patih Gajah Mada. Jadi seluk beluk pemerintahan seluruh negara ditentukan oleh Patih Majapahit.
Para patih dan pembesar pemerintahan daerah dan bawahan menerima perintah dari Patih Majapahit dan memberikan laporan tentang keadaan pemerintahan - pemerintahan bawahan kepada Patih Gajah Mada. Penjelasan tentang kewajiban pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh para patih itu untuk melaporkan keadaan pemerintahan terhadap pemerintahan pusat.
Tercatat setiap bulan tanggal satu Caitra atau bulan pertama diadakan musyawarah besar di balai pertemuan di Alun - Alun Majapahit. Musyawarah ini dihadiri oleh seluruh petugas atau para menteri yang mempunyai tanggung jawab dalam pemerintahan, yaitu para menteri tanda, gusti, pembantu raja, juru, buyut, akuwu, yang dari dalam kota atau pun dari luar kota, para aria dan pendeta.
Tujuan dilaksanakan musyawarah besar ini utamanya mendoktrin ajaran Raja Kapa-kapa yang telah menjadi garis panduan negeri. Isi sumber ajaran Raja Kapa-kapa ialah laku utama, dan mengelakkan kejahatan.
Dengan pelaksanaan musyawarah seperti itu, membuktikan bahwa antara pemerintahan pusat dan pemerintahan bagian daerah telah membuat garis panduan negeri, yang mesti dilaksanakan oleh seluruh warganya sebagai peraturan bersama pemerintahan.
(Awaludin)
