Hizbullah Desak Pemerintah Ganti Hakim yang Pimpin Penyelidikan Ledakan Pelabuhan

Agregasi VOA, · Rabu 13 Oktober 2021 05:15 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 13 18 2485405 hizbullah-desak-pemerintah-ganti-hakim-yang-pimpin-penyelidikan-ledakan-pelabuhan-XlAbC4MjyX.jpg Monumen dibangun sebagai pengingat ledakan di pelabuhan (Foto: AP via VOA)

LEBANON - Hassan Nasrallah, pemimpin Hizbullah, kelompok yang kuat di Lebanon, pada Senin (11/10) mendesak pemerintah untuk mengganti hakim Tarek Bitar, yang ditunjuk untuk memimpin penyelidikan atas ledakan yang terjadi di pelabuhan di negara tersebut.

"Saya memberi tahu keluarga para korban, jika kalian berharap akan mendapatkan kebenaran dari hakim ini, saya katakan kalian tidak akan mendapatkannya," kata Nasrallah. Tarek Bitar ditunjuk pada Februari lalu oleh badan pemerintah untuk menggantikan pendahulunya.

Pengadilan memutuskan mencopot pendahulu Bitar setelah ia menghadapi tuduhan bias serupa, seperti yang saat ini ditujukan kepada Bitar, dari mantan pejabat Lebanon.

Nasrallah telah berulang kali menuduh Bitar mempolitisasi proses penyelidikan. Dalam pidato berdurasi satu jam pada Senin (11/10), dia berbicara tentang berbagai krisis yang terjadi di negara tersebut.

(Baca juga: Pemimpin Hizbullah: Serang Yerusalem Berarti Perang Kawasan)

Namun, hampir 15 menit dari keseluruhan pidatonya, Nasrallah habiskan untuk mengkritik hampir setiap keputusan Bitar dalam penyelidikan yang dilakukan. Ia menuduhnya bahwa sang hakim tengah menyasar pejabat yang merupakan sekutu Hizbullah dan mengabaikan terduga pelaku yang lain.

Pada 4 Agustus 2020, ratusan ton amonium nitrat, yang sangat mudah meledak dan biasa digunakan untuk campuran pupuk, meledak di pelabuhan di Beirut. Material tersebut telah disimpan secara tidak benar di pelabuhan Beirut selama bertahun-tahun. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 214 orang, dan melukai lebih dari 6.000 orang serta menghancurkan lingkungan sekitar.

(Baca juga: Gencatan Senjata Disepakati, Hizbullah: Selamat Atas Kemenangan Bersejarah Rakyat Palestina)

Media independen dan organisasi hak asasi manusia (HAM) mengungkapkan bahwa sebagian besar pemimpin politik dan keamanan senior Lebanon mengetahui tentang material yang tersimpan di pelabuhan itu, tetapi tidak melakukan apa pun untuk mengambil tindakan pencegahan atau memperingatkan publik tentang bahaya yang dapat terjadi.

(sst)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini